Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PAD Cekak, Pemkab OKU Terbebani Pelunasan Utang Rp60 M Tahun Depan

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatra Selatan pada 2017 dibebankan wajib membayar hutang proyek 2016 senilai Rp60 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah tahun depan justru dirancang turun Rp23,5 miliar.
Keuangan negara/Ilustrasi
Keuangan negara/Ilustrasi

Bisnis.com, BATURAJA, Sumsel - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatra Selatan pada 2017 dibebankan wajib membayar utang proyek 2016 senilai Rp60 miliar, sementara pendapatan asli daerah (PAD) tahun depan justru dirancang turun Rp23,5 miliar.

Sekretaris DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Herizal Amri di Baturaja, Minggu (13/11/2016), mengatakan Pemerintah Kabupaten OKU diwajibkan membayar utang 2016 itu terungkap pada rapat paripurna pembahasan Raperda OKU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 di gedung DPRD setempat, Sabtu (12/11).

Dia menjelaskan pada draf target pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah OKU 2017 secara umum Pemkab menargetkan proyeksi PAD 2017 sebesar Rp81,66 miliar. Jika dibandingkan dengan APBD 2016 yang sebesar Rp104,632 miliar, target tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23,566 miliar atau berkurang 22,52%.

Dari empat komponen penopangnya, hanya dua yang mengalami proyeksi kenaikan yakni pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, dua komponen lain yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan dan lain-lain, serta pendapatan asli daerah yang sah justru mengalami penurunan.

Selain itu, untuk belanja daerah dalam berbagai komponennya juga mengalami penurunan, seperti belanja tidak langsung, dalam rancangan APBD 2017 diproyeksi sebesar Rp729,976 miliar, atau dibandingkan dengan APBD 2016, jumlah itu menurun sebesar Rp63,732 miliar, berkurang 8,03%.

Sama halnya dengan belanja langsung dalam rancangan APBD 2017 sebesar Rp464,880 miliar, dibandingkan dengan APBD 2016 sebesar Rp529,727 miliar, jumlah belanja langsung ini mengalami penurunan sebesar Rp64,846 miliar atau berkurang 12,24%.

Sementara itu, pada sektor pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, terkhusus dalam komponen penyertaan modal (investasi) daerah, justru angkanya mengalami peningkatan, yakni dirancang Rp7,6 miliar pada APBD 2017. "Sedangkan pada APBD 2016 hanya Rp1,5 miliar," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper