Bisnis.com, JAKARTA – Sebelum pengambilalihan jembatan timbang kepada Kementerian Perhubungan pada 2017 sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-undang No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah diminta memastikan prasarana TI.
Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Semarang, menyatakan untuk uji coba jembatan timbang oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus memastikan prasarana yang digunakan sudah layak.
“Pertama, lahan jembatan timbang harus dipastikan status dan kelayakkannya. Kedua, masalah prasarana berbasis IT juga penting ditingkatkan,” ungkap Djoko kepada Bisnis, Senin (7/11/2016).
Menurut Djoko, kesiapan TI akan sangat menentukan kualitas dari fasilitas jembatan publik. Jika teknologi yang digunakan sudah bagus, pengoperasian tidak akan menemukan banyak kendala teknis.
Dia pun menyebut untuk persiapan sumber daya manusia (SDM) tidak menjadi masalah jika Kemenhub memutuskan memakai tenaga outsourcing. “Tidak masalah, yang penting punya kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kelulusan,” ujar Djoko.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan uji coba (pilot project) jembatan timbang oleh Kemenhub per 1 Desember 2016 sementara ini diprioritaskan pada tiga tempat yaitu Jawa, Sumatra, dan Sulawesi.
Dia juga mengakui untuk sementara waktu sampai dengan 1 Januari 2017, pengoperasian jembatan timbang masih menggunakan sumber SDM berstatus outsourcing.
Sebelum tenggat waktu tersebut, Kemehub berjanji akan merumuskan mekanisme kombinasi operasionalisasi jembatan timbang dengan angkutan laut.
Menhub Budi berharap jembatan timbang bisa menjadi solusi mengendalikan lalu lintas darat, terutama terkait bobot angkutan sesuai kapasitas jalan. Dengan demikian truk bisa mendapatkan moda angkutan lain yaitu sektor laut.
