Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Logistik Indonesia mengimbau pemerintah bijaksana dalam menggunakan dana US$400 juta dari Bank Dunia guna mereformasi sistem logistik di Indonesia dengan menyelesaikan pembangun pelabuhan utama di Bitung dan Kuala Tanjung.
Zaldy Ilham Masita, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, menyatakan pemerintah menggunakan dana tersebut untuk memperkuat rencana pembangunan dua pelabuhan utama yang akan direncanakan menjadi hub Indonesia yaitu Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatra Utara.
“Bank Dunia tentu ada list proyek yang mau dibiayai. Seharusnya pemerintah bisa independen menentukkan peruntukkan pinjaman bank dunia, dan dipakai untuk memperkuat rencana dua pelabuhan utama,” terang Zaldy kepada Bisnis, Senin (7/11/2016).
Dia menyatakan pengoperasian dua pelabuhan utama itu bisa menyelesaikan masalah logistik di Indonesia yaitu masalah ketidakberimbangan volume angkutan di Jawa dan di luar Jawa.
Selain itu, Zaldy tetap mengimbau pemerintah untuk pinjaman uang dari Bank Dunia itu harus disikapi secara hati-hati. Menurutnya, Indonesia akan semakin terbebani dengan utang luar negeri atas dana tersebut. Apalagi, uang tersebut berkaitan dengan upaya penurunan dwelling time, yang artinya mempermudah barang impor masuk ke Indonesia.
“Seharusnya pemerintah memakai dana hutang untuk memperbaiki logistik domestik jangan malah dipakai untuk membangun fasilitas logistik dan membuat Indonesia kebanjiran barang impor yang memang menjadi tujuan dari lembaga asing,” ungkapnya.
Pada Kamis, 3 November 2016, Dewan Eksekutif Bank Dunia menyetujui Pinjaman Kebijakan Pembangunan (Development Policy Loan) Reformasi Logistik Indonesia.
Pinjaman itu diperuntukkan untuk dua hal. Pertama untuk memperbaiki logistik dan memperlancar konektivitas. Kedua, logistik sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.
Dana senilai US$400 juta akan mendukung Indonesia mengatasi masalah-masalah rantai pasokan, seperti dwelling time yang lama di pelabuhan, serta masalah kerumitan prosedur izin perdagangan.
Kondisi ini memang mengakibatkan biaya logistik Indonesia sangat tinggi yaitu 25% bagi penjualan manufaktur. Lebih tinggi dibandingkan 15% bagi Thailand dan 13% untuk Malaysia.
Misalnya saja, biaya pengiriman sebuah peti kemas berisi jeruk dari China dari kota Shanghai ke Jakarta lebih murah dibandingkan dengan biaya pengiriman barang serupa dari Jakarta ke Padang di Sumatra Barat. Padahal jarak antara kedua kota di Indonesia tersebut hanya seperenam antara Jakarta dan Shanghai.
Menurut Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, jika logistik Indonesia membaik maka akan meningkatkan konektivitas akan memberi dampak signifikan bagi daya saing negara juga terhadap kemiskinan.
“Perbaikan logistik bisa mengurangi biaya barang dan jasa, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal Indonesia. Reformasi ini akan membantu Indonesia mencapai sasaran pertumbuhan inklusif yang lebih tinggi,” ujar Rodrigo Chaves melalui siaran pers yang diterima Bisnis.
Selain itu, pinjaman Kebijakan Pembangunan Reformasi Logistik juga mendukung Indonesia melakukan transisi dari ekonomi yang bergantung kepada komoditas menuju ekonomi berbasis manufaktur yang berdaya saing tinggi.
