Bisnis.com, SEMARANG—PT Angkasa Pura I mengeluhkan belum jelasnya status akses jalan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, yang mengakibatkan terhambatnya proses pengembangan bandara.
Direktur Umum PT Angkasa Pura I (Persero) Danang S Baskoro menjelaskan hambatan itu meliputi jalan akses menuju bandara karena ada sekolah dan restoran dengan akses sama.
“Perlu dipikirkan, jalan akses itu juga belum tahu kepemilikannya dan kewenangannya," papar Danang dalam keterangannya, Kamis (3/11).
Menurutnya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Bina Marga Jawa Tengah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan diminta untuk membuat analisis dampak lalu lintas (Andalalin) yang akan dijadikan sebagai acuan evaluasi.
Andalalin tersebut nantinya juga digunakan sebagai acuan pembuatan feasibility study (FS) atau studi kelayakan dan detail engineering design (DED) akses jalan tersebut.
Danang menyatakan hasil rekomendasi Andalalin itu bisa dilewatkan dengan menggunakan akses jalan tersebut atau mungkin harus ada fly over dari Yos Sudarso.
“Itu nanti jadi acuan Bina Marga atau PU untuk membuat FS dan DED-nya," terangnya.
Pihaknya berharap permasalahan status akses jalan bandara dapat segera diselesaikan, sehingga saat proyek pengembangan Bandara Ahmad Yani selesai dilakukan, akses jalan juga dapat digunakan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta agar segera dilakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait.
Dia ingin penyelesaian proyek bandara dan permasalahannya dilakukan secara paralel agar tidak memakan banyak waktu.
"Menurut saya langsung dibuat koordinasi agar dapat kerja paralel. Begitu ada masalah, langsung kita selesaikan saja," katanya.
Pihaknya meminta untuk segera menentukan status akses jalan tersebut sesuai prosedur, berdasarkan Andalalin yang telah dibuat.
Dia mengusulkan status jalan diserahkan kepada pemerintah pusat.
"Saya sarankan dinasionalkan saja jalannya. Birokrasi anggarannya lebih mudah," ujarnya.
Menurut gubernur, dengan diserahkan kepada pemerintah pusat, proses pembangunan akses jalan yang layak untuk bandara dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu penganggaran dari APBD.
Pasalnya, pola penganggaran pemerintah pusat atau kementerian lebih cepat mengingat sisa anggaran dapat segera dialokasikan untuk pembangunan tertentu.
“Contohnya jalan Deandels Yogyakarta-Kebumen yang juga tanpa status dan rusak parah, dapat segera diperbaiki setelah pemerintah pusat mengambil alih jalan itu,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
