Bisnis.com, JAKARTA -- Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan meminta para pihak yang bermasalah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah lahan seluas 135 hektare demi percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
"Menurut mantan Menteri BKPM, Pak Lutfi, masalah (sengketa lahan) ini sudah selesai pada 2008. Hak Pengelola Lahan (HPL) akan keluar dalam beberapa minggu ke depan. Surat dari Kemeterian Keuangan dan Kementerian BUMN bahwa ini adalah aset negara akan keluar dalam beberapa minggu ke depan. Kalau kita ribut terus mimpi kita untuk menyejahterakan rakyat akan sulit terwujud," kata Luhut di depan para pemuka masyarakat dan jajaran pemerintah daerah di Lombok Tengah, melalui siaran pers, Selasa (25/10/2016).
Untuk itu, pemerintah pusat dan pemda akan menyosialisasikan perundang-undangan yang mengaturnya, yang menjelaskan pihak yang tidak memiliki bukti kepemilikan tidak bisa mengklaim lahan itu. Menurutnya, pemerintah juga akan melihat sejauh mana permintaan masyarakat bisa ditoleransi dan diakomodasi.
"Tapi pemerintah tidak bisa didikte dan diteror. Negara ini negara hukum. Kita harus taat pada hukum yang berlaku," ujarnya
Dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Direktur Pengembangan Indonesia Tourism Development Coorporation (ITDC) Edwin Darmasetiawan dan Wakil Gubernur NTB M. Amin, Menteri Luhut mengatakan KEK Mandalika dengan nilai proyek US$2,5 miliar itu akan memberi dampak berlipat terhadap masyarakat sekitar jika bisa diwujudkan.
Luhut meyakini jumlah turis yang sekarang 1 juta orang per tahun akan berlipat menjadi 5 juta orang per tahun.
"Dampaknya adalah semua sektor akan berkembang seperti pertanian, handicraft, industri, dan perekenomian rakyat seperti dengan membuka warung makan, listrik, air dan masih banyak lagi," katanya.
Menko Luhut menargetkan tahun depan pembangunan kawasan ini bisa segera dijalankan. Menurutnya, kawasan itu termasuk salah satu yang akan mendapat bantuan dari Bank Dunia US$300 juta bersama dengan kawasan wisata Borobudur dan Danau Toba.
Pada kesempatan tersebut, Menko Luhut sempat mengunjungi fasilitas pengelolaan air laut untuk air bersih yang menggunakan sistem sea water reserve osmosis, yang merupakan salah satu infrastruktur penunjang kawasan tersebut.
