Bisnis.com, JAKARTA—Tiga kementerian diminta melakukan sinkronisasi pembangunan infrastruktur irigasi di seluruh Indonesia demi meningkatkan produktivitas pangan menuju swasembada beras.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai menghadiri rapat peningkatan produktivitas pertanian dan perkembangan pembangunan irigasi di Kantor Wakil Presiden, Selasa(25/10/2016).
“Lahan untuk menghasilkan padi sudah cukup, irigasinya yang masih kurang, dan di sana-sini malah antara irigasi dan sawah tidak begitu klop,”ujarnya.
Oleh karena itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut dia, meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mensinkronkan program pembangunan dan rehabilitasi irigasi. Nantinya, program akan dipimpin Menko Perekonomian.
Selama ini, pembangunan irigasi primer dan sekunder merupakan kewenangan Kementerian PUPR, sedangkan pengelolaan irigasi tersier menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di sisi lain, kebijakan penentuan lokasi petak sawah berada di wilayah Kementerian Pertanian.
Nantinya, masing-masing pihak diwajibkan berkoordinasi agar irigasi primer, sekunder, dan tersier tak terbangun ganda serta sesuai dengan lokasi petak sawah yang produktif. Dengan demikian, produktivitas akan meningkat tanpa perlu menambah pencetakan lahan baru, swasembada tetap bisa dipertahankan.
Sinkronisasi dilakukan guna mengoptimalkan penggunaan dana infrastruktur pertanian yang terpangkas akibat penghematan anggaran belanja negara 2016.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui penghematan alokasi anggaran pembangunan irigasi turut mempengaruhi rencana awal, meski tak signifikan.
Dengan anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR yang berkurang Rp750 miliar menjadi sekitar Rp33 triliun, maka pembangunan irigasi ikut menyusut dari semula 84.000 hektar menjadi hanya 78.000 hektar.
