Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menegasan rencana pendanaan luar negeri untuk pembangun kapal navigasi senilai US$259,97 juta atau sekitar Rp3,3 triliun yang telah dimuat dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/ Bluebook) 2015-2019 belum tentu terealisasi.
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono mengungkapkan pihaknya belum pasti mengesekusi rencana pendanaan luar negeri bagi pembangunan kapal navigasi.
"Belum ada. Lagipula, kita sedang membangun di Indonesia. Kalau sedang dibangun [yang ada], buat apa pakai pinjaman luar negeri. Itu mungkin dulu," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (28/9/2016).
Menurutnya, Kementerian Perhubungan sudah membangun banyak kapal saat ini. Dia menambahkan pihaknya justru fokus dalam pengadaan SDM bagi kapal-kapal yang akan segera selesai dibangun ini.
Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan belum berencana melakukan pembangunan kapal navigasi tambahan. Saat ini, Kementerian Perhubungan tengah membangun 20 unit kapal navigasi dengan rincian lima unit kapal navigasi kelas III dan 15 unit kapal navigasi kelas I.
Dia menegaskan semua pekerjaan pembangunan kapal navigasi ini masih berjalan dengan skema pendanaan multiyears. Rencananya, lima unit kapal navigasi kelas III akan selesai pembangunannya pada tahun ini.
Sebelumnya akibat pengetatan anggaran APBN 2016, dia menuturkan pihaknya sudah membatalkan pembangunan kapal KPLP. "KPLP yang masih lelang disetop karena tidak ada anggaran," katanya.
Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Kennedy Simanjuntak mengatakan pihaknya tidak akan mempermasalahkan keputusan Kementerian Perhubungan. "Tidak masalah. Satu hari mereka membutuhkan, kita bisa eksekusi," katanya.
Dia menuturkan Bappenas hanya menerima usulan dari Kementerian Perhubungan. Namun, pihaknya akan melakukan pengecekan ulang kepada Kementerian Perhubungan atas kepastian eksekusi jika mereka membutuhkan dana luar negeri.
Sebelumnya, Direktorat Kenavigasian Kementerian Perhubungan Bambang berencana membangun 50 unit kapal kenavigasian dimana 20 unit di antaranya sudah selesai dikontrak.
Dari total tersebut, Kementerian Perhubungan berencana membangun sekitar 30 unit sisanya dengan bantuan pinjaman lunak luar negeri pada 2017.
