Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Logistik Indonesia mengimbau pemerintah untuk membangun infrastruktur sesuai perencanaan blueprint Sistem Logistik Nasional.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menyatakan pemerintah Indonesia perlu mengikuti sejumlah saran dari Bank Dunia untuk menurunkan biaya logistik.
"Kami setuju dengan Bank Dunia, biaya logistik di Indonesia memang tinggi sehingga membuat industri dan perdagangan tidak efisien," kata Zaldy kepada Bisnis, Selasa (23/8).
Dia menjelaskan kesalahan pembangunan infrastruktur bisa berakibat kenaikan biaya logistik.
"Salah membangun infrastruktur malah membuat biaya logistik naik bukan turun atau malah membuat sistem logistik menjadi tidak efisien seperti yang terjadi sekarang ini," ungkapnya.
Zaldy mengatakan, pemerintah jangan hanya membangun infrastruktur untuk pencitraan saja tanpa ada blue print logistik Indonesia untuk 50 tahun ke depan.
Perubahan struktural logistik yang sistematis yang merangkai nusantara harus menjadi prioritas dan pembangunan infrastruktur mengacu pada blueprint tersebut bukan sebaliknya.
"USA, Singapore, Japan bahkan Thailand mempunya rencana jangka panjang sehingga biaya logistik mereka bisa jauh dibawah Indonesia," tuturnya.
Dia pun menceritakan sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai Presiden Joko Widodo juga sudah bermasalah di sektor logistik.
Namun, sepanjang pemerintahan tersebut tidak banyak melakukan perubahan struktural dan sistematis untuk menurunkan biaya logistik.
Zaldy menegaskan bahwa blueprint logistik atau Sistem Logistik Nasional (Sislognas) harus masuk ke dalam Tap MPR. Dengan demikian setiap penggantian presiden dan pemerintahan tidak perlu mengganti kebijakan mengenai logistik.
"Biaya logistik tidam bisa diturunkan dalam waktu satu atau lima tahun saja, tetapi butuh puluhan tahun untuk membangun sistem dan jaringan logisik yang efisien," terang Zaldy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
