Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha logistik dan jasa titipan mendorong pemerintah serius dalam memberikan sertifikasi
Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Budi Paryanta menyatakan pentingnya sertifikasi bagi pelaku jasa kurir.
Menurutnya, sertifikasi tersebut bisa dikeluarkan langsung dari lembaga sertifikasi profesi (LSP) perusahaan jika sudah diakui oleh pemerintah. Sayangnya, saat ini banyak LSP yang terkendala proses legitimasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Padahal institusi dan komunitasi membutuhkan syarat yang memiliki tempat uji kompetensi, kalau kami tidak terdaftar sebagai LSP [Lembaga Sertifikasi Profesi] akan menghambat sisi perkembangan industri kami memproduksi pelaku kurir,” jelas Budi kepada Bisnis, Rabu (10/8).
Budi juga menyoroti tidak ada sinkronisasi antara Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan Kominfo. Dia menceritakan beberapa anggota Asperindo mengeluhkan respon pemerintah. Meski sudah mengikuti proses sertifikasi sebagai LSP tetapi bukti sertifikasi LSP bagi perusahaan jasa kurir terkait tidak dikeluarkan juga oleh kementerian. Sertifikasi bagi jasa kurir menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi pelaku usaha karena menjamin keamanan dan keselamatan barang bagi konsumen.
Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi menyatakan salah satu kendala utama yang menyebabkan lambannya sistem logistik dan rantai pasokan di Indonesia disebabkan oleh buruknya kualitas sumber daya manusia (SDM).
Setijadi menyoroti pentingnya konsistensi dan keseriusan setiap lembaga terkait logistik yakni pemerintah dan pelaku usaha untuk memberikan jaminan pendidikan bagi SDM sektor logistik.
“Kita fokus untuk sertifikasi melalui LSP ini melalui sinergisasi, pendidikan dan pelatihan, juga pembenahan instrumen-instrumen logistik dari sisi mikro,” tutur Setijadi.
Dalam hasil diskusi SCI dengan sejumlah praktisi logistik dan akademisi di Gedung Pos Logistics, Kamis (11/8) perlu ada rekomendasi yang detil bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah logistik di Indonesia.
Adapun sejumlah poin rekomendasi yang dipersiapkan SCI untuk pemerintah antara lain; harmonisasi regulasi dan melakukan deregulasi, membentuk logistic network dengan memisahkan antara logistic service provider dengan logistic infrastructure provider, logistik untuk bencana, peningkatan pendidikan bagi SDM sektor logistik, dan penanggulangan logistik sebagai jalur penyebaran narkotika.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
