Bisnis.com, JAKARTA- Jumlah pekerja di sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi hanya 44.300 orang atau jauh dari jumlah tenaga kerja di sektor itu sekitar 12 juta orang.
Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Sumarna F. Abdurrahman mengatakan persoalan pengakuan oleh industri perikanan, yang tecermin pada permintaan terhadap tenaga kerja tersertifikasi, menjadi tantangan.
"Dalam pengembangan sistem ini, demand sangat penting. Jika demand terbangun, maka suplai mengikuti," katanya, Senin (8/8/2016).
Sumarna menuturkan pengakuan lebih tinggi justru ditunjukkan oleh industri perikanan asing ketimbang domestik. Pasalnya, 60% dari tenaga kerja kelautan dan perikanan jebolan lembaga sertifikasi profesi (LSP) bekerja di perusahaan perikanan luar negeri alias menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI).
BNSP mengimbau industri dalam negeri menggunakan sertifikat kompetensi sebagai kebutuhan. Adapun bagi pekerja, sertifikat berdampak pada perolehan remunerasi yang lebih tinggi.
"Sertifikat ini diperlukan untuk memastikan pekerja kompeten atau tidak. Artinya kalau kita mempekerjakan orang bersertifikat, orang ini produktif dan bisa mendukung usaha," ujar Sumarna.
Sejak lahir 2005 hingga kini, BNSP melalui 611 LSP telah menyertifikasi 2,3 juta tenaga kerja dari berbagai sektor. Hampir 70% kemudian menjadi TKI, sedangkan sisanya bekerja di dalam negeri.
Lembaga itu pertengahan tahun ini memangkas target sertifikasi menjadi sekitar 120.000 tenaga kerja dari rencana awal 150.000 akibat pemangkasan anggaran. Jumlah itu menurun drastis dari sertifikasi tahun lalu yang menjangkau 300.000 tenaga kerja, realisasi tertinggi BNSP selama lebih dari 10 tahun berdiri.
Akibat pemangkasan target itu pula, jatah sertifikasi untuk tenaga kerja perikanan juga terpotong menjadi 16.000 orang dari semula 20.000 orang.
"Tiga tahun lalu (sertifikasi pekerja kelautan dan perikanan) masih rendah, tapi mulai 2015 semakin besar. Walaupun tahun ini lebih rendah, tapi jumlahnya di atas 10.000," tutur Sumarna.
Dari biaya sertifikasi Rp500.000-Rp1 juta per orang, pemerintah selama ini menyubsidi Rp500.000 per orang.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan industri domestik sesungguhnya menyerap tamatan LSP. Hanya, pelaku usaha lokal kini sedang berkonsentrasi menghadapi kendala pasokan bahan baku.
"Prioritas mereka adalah apa yang diperlukan untuk kebutuhan pabrik. Mereka lihat prioritas dulu di lapangan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo mengungkapkan anggota asosiasinya berjumlah 50 perusahaan eksportir membutuhkan sertifikasi tenaga kerja.
Selain untuk memastikan kompetensi pekerja, produsen membutuhkannya untuk meyakinkan pembeli di luar negeri bahwa produk yang dibeli aman karena diproduksi oleh pekerja tersertifikasi.
"Kami berpikir jangka panjang. Memang saat ini buyer kami tidak menuntut adanya sertifikasi profesi. Masih belum, tapi siapa tahu," ujarnya.
Anggota AP5I, kata Budhi, banyak mengekspor ke kawasan Eropa, di mana di sana terdapat British Retail Consortium (BRC) yang biasanya menerapkan persyaratan ketat. Konsorsium itu saat ini memang belum mensyaratkan pekerja tersertifikasi untuk produk perikanan yang mereka impor. Namun, AP5I tengah berjaga-jaga mengantisipasi kemungkinan penerapan sertifikasi kompetensi pada masa depan.
"Kami sedang mengajukan permintaan. Mudah-mudahan pemerintah bisa memfasilitasi sehingga kami bisa bersaing pada masa mendatang," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
