Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rumah Subsidi, IPW: Peningkatan Batas Harga Bukan Solusi

Indonesia Property Watch mendorong pemerintah agar menjadi penanggung jawab utama dalam penyediaan rumah bagi masyarakat, tidak seperti saat ini yang lebih banyak mengandalkan pengembang.
Ilustrasi/Bisnis.com
Ilustrasi/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA—Indonesia Property Watch mendorong pemerintah agar menjadi penanggung jawab utama dalam penyediaan rumah bagi masyarakat, tidak seperti saat ini yang lebih banyak mengandalkan pengembang.

CEO IPW Ali Tranghanda menilai tuntatan terhadap kenaikan harga memang menjadi tidak terhindarkan selama pemerintah menyerahkan tanggung jawab pembangunan perumahan masyarakat pada swasta.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi wacana pemerintah untuk meningkatkan batas harga rumah bersubsidi agar dapat pengembang dapat membangunnya di wilayah yang lebih dekat dengan pusat kota.

Pasalnya, jika hanya tetap rendah, pengembang cenderung akan memilih membangun di wilayah pinggiran kota yang sulit aksesnya menuju pusat kehidupan masyarakat. Alhasil, masyarakat yang membeli nantinya harus mengucurkan dana lebih besar untuk biaya transportasi harian.

Menurut Ali, peningkatan batasan harga seharusnya tidak perlu terjadi bila pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab atas pembangunan rumah bagi masyarakat sehingga lebih bebas menetukan harga yang pantas, meskipun dibangun di tengah kota yang lahannya mahal.

“Kalau ktia bicara public housing, interfensi pemerintah seharusnya ada, sehingga mungkin untuk 3 tahun harga tidak berubah tetapi pasokan tetap ada dari pemerintah. Pemerintah bisa patok harga karena yang sediakan sepenuhnya dari pemerintah,” katanya pada Bisnis.com, Jumat (5/8/2016).

Saat ini, bila tidak ada kenaikan harga, swasta menjadi enggan membangun rumah bagi MBR sebab profitnya semakin mengecil. Laju kenaikan harga tanah kian cepat sementara harga rumah telah dipatok rendah.

“Kalau disebut subsidi tetapi harganya juga naik terus, lalu apa bedanya dengan rumah komersial? Saat ini seakan-akan pemerintah kita mengikuti swasta dan itu salah mindsetnya,” katanya.

Menurut Ali, masalah pendanaan yang selama ini dikuatirnya sejatinya bisa diatasi bila memang ada komitmen dari pemerintah. Selain itu, bila nantinya tabungan perumahan rakyat atau Tapera efektif berfungsi, cadangan dana menjadi lebih longgar.

Gak usah takut, dana mah gampang,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper