Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR Muhammad Sarmuji mengungkapkan DPR pada prinsipnya sepakat dengan setiap keputusan pemerintah, termasuk adanya perombakan untuk yang kedua kalinya di APPBN 2016.
“Kami mendukung usaha pemerintah sepanjang itu dimaksudkan untuk membuat APBN lebih kredibel, dan mendekatkan pada realitas yang sebenarnya,” ujar Sarmuji kepada Bisnis.com, Kamis (4/8/2016) malam.
Meski mendukung, namun ada dua hal yang masih dianggap tanda tanya oleh sejumlah anggota DPR. Menurut Sarmuji, adanya revisi dilandasi oleh dugaan pemerintah yang mulai ragu dengan keberhasilan dari program tax amnesty.
“Yang jadi pertanyaan kita itu bukankah, shortfall sudah diperkirakan oleh pemerintah dan DPR sudah beberapa kali mengingatkan pemerintah tentang berkurangnya penerimaan terutama dari sisi perpajakan. Kan pemerintah sangat yakin tax amnesty bisa menyumbang angka Rp165 triliun. Apa itu berarti pemerintah sudah tahu program pengampunan pajak ini keberhasilannya kurang maksimal?” tambahnya.
Lebih lanjut, kalau terjadi pemotongan untuk yang kedua kali, tentua akan menimbulkan konsekuensi pada berkurangnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena salah satu komponen untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah.
“Kalau itu dikurangi lagi tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. apa pemerintah sengaja tidak merevisi angka 5,2 itu karena yakin pertumbuhan ekonomi itu tetap akan seperti itu atau pemerintah pasrah begitu saja?,” lanjutnya.
Terkait pembahasan, politisi Partai Golkar yang juga anggota komisi XI DPR itu mengungkapkan pemerintah harus segera menyampaikan usulan tersebut ke DPR untuk bisa dibahas.
