Bisnis.com, Jakarta - Pemerintah diminta untuk membuat saluran baru rantai pasok dagang untuk bersaing dengan supply chain yang sudah eksisting.
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menuturkan persoalan naiknya harga komoditas pokok pada saat puasa dan Lebaran tidak bisa diselesaikan dengan memotong rantai pasok.
Tiap tahun menjelang lebaran, lonjakan harga terjadi pada daging sapi, daging ayam, gula, cabai dan lain-lain. Keran impor dan operasi pasar kerap jadi solusi sesaat sehingga tidak efektif berlangsung lama. Dengan menciptakan rantai pasok yang baru, rantai pasok eksisting akan bersaing secara adil dengan mekanisme pasar yang menentukan.
“Saluran baru yang akan bersaing dengan rantai pasok yang sudah ada, sehingga ada persaingan antar rantai pasok untuk mencapai harga yang kompetitif,” katanya, di Jakarta, Kamis (23/6/2016).
Dia menilai pemerintah juga tidak bisa melakukan terobosan baru dengan memisahkan peranan perdagangan dan logistik dalam distribusi bahan pangan strategis. Distribusi bahan pangan strategis bisa dilakukan dengan membuka akses impor di pelabuhan daerah yang memiliki stok minus, sehingga pengiriman tak harus dari Jakarta.
Pemerintah juga bisa membebaskan impor bahan pangan yang pasokannya tidak cukup kepada semua pemain dan mengenakan pajak impor untuk setiap komoditas yang masuk. Menurutnya, hal itu yang telah diterapkan di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sehingga dapat mencapai harga daging sapi yang lebih murah.
“Keinginan pemerintah untuk memotong rantai pasok bahan pangan adalah salah besar ketika pemerintah tidak bisa mengontrol supply dan demand,” ujarnya.
Zaldy menambahkan biaya logistik kerap dituding sebagai salah satu pendorong mahalnya harga komoditas, kemudian pemerintah mulai menerapkan beberapa kebijakan melalui Toko Tani dan program tol laut ke Papua. Namun, dia menilai keduanya masih belum merampungkan persoalan utama.
Toko Tani diluncurkan untuk mempermudah akses permintaan tetapi pemerintah tetap masih membutuhkan operasi pasar untuk menurunkan harga. Sementara, tol laut memerlukan subsidi yang besar sehingga sarat terhenti ketika kebutuhan anggaran tak terpenuhi.
“Padahal kalau pemerintah bisa mengubah regulasinya sehingga ada muatan balik dari Papua ke Indonesia Barat maka harga-harga di Papua akan turun tanpa perlu ada subsidi,” ujarnya.
