Bisnis.com, Jakarta--Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meminta pemerintah pusat untuk tidak melakukan pemotongan anggaran di LKPP melebihi Rp40 miliar.
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan penghematan yang diterapkan pemerintah pada APBN 2016 membuat anggaran bagi LKPP diusulkan dipotong hingga Rp64 miliar. Awalnya, LKPP mendapat jatah alokasi anggaran sebesar Rp240 miliar.
Menurutnya, pemotongan anggaran itu akan menghambat pencapaian program prioritas LKPP seperti pembangunan cloud server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pengisian jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, dan pembinaan dan peningkatan maturitas unit layanan pengadaan.
"Tujuannya supaya tetap bisa mencapai target nasional, terutama cloud computer di 24 provinsi," katanya saat dikonfirmasi bisnis.com, Sabtu (11/6/2016).
Akibat pemotongan anggaran ini, LKPP terpaksa uphanya membangun jaringan cloud server di 18 provinsi. Kemudian mengisi jabatan fungsional kepada unit pengadaan di seluruh kementerian/lembaga yang semula 3.500 orang menjadi 2.875 orang.Â
Pendampingan ke 600 Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada di seluruh Indonesia untuk mencapai tingkat kematangan organisasi yahg semula 344 ULP menjadi 314 ULP.
"Jika kami masih bisa appeal dan usulan kami diterima, maka kami akan bertahan di program prioritas nasional. Jadi ibaratnya dipotong boleh, tapi tidak Rp64 miliar, tapi cukup Rp40 miliar," ucapnya.
