Bisnis.com, Jakarta--Selain mengubah penerimaan negara bukan pajak dari sektor nonmigas, pemerintah dan Badan Anggaran DPR juga menyepakati beberapa perubahan penerimaan dari kementerian/lembaga.
Dari 6 kementerian/lembaga dengan PNBP terbesar ada yang mengalami kenaikan di RAPBN-P 2016 di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) dan Kementerian Perhubungan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengalami kenaikan tipis sebesar Rp4 miliar dari yang semula Rp2,300 triliun menjadi Rp2,304. Kementerian Perhubungan mengalami kenaikan dari Rp9,5 triliun menjadi Rp9,78 triliun. Sementara, lembaga kepolisian mengalami penurunan target dari Rp9,1 triliun menjadi Rp7,402 triliun.
Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi  dan Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak mengalami perubahan target PNBP masing-masing Rp10,14 triliun dan Rp16,57 triliun.
Pemerintah dan Banggar DPR belum membahas kembali perubahan PNBP SDA sektor minyak dan gas karena masih menunggu keputusan asumsi harga minyak RI.
Anggota Banggar DPR Jhonny G Plate menuturkan potensi tekanan fiskal dalam APBN sangat kuat karena PNBP mengalami penurunan sehingga APBN sangat bertumpu pada penerimaan pajak terutama dari kebijakan pengampunan pajak.
"Dengan kondisi tekanan fiskal besar dan PNBP yang terus menurun, agresivitas pertumbuhan harus diperhatikan. Penerimaan fiskal tidak bisa diatasi, kredibilitas APBNP terganggu dan berbahaya," ujarnya, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/6/2016).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
