Bisnis.com, JAKARTA—Tujuan Utama MIB (Mega Islamic Bank) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara Islam.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Kementerian Keuangan Syurkani Ishak Kasim mengatakan fungsi MIB sedikit berbeda dengan IDB yang fokus pada isu pembangunan secara umum.
IDB memiliki ruang lingkup lebih luas termasuk kesetaraan gender, pendidikan, kesehatan, dan mitigasi bencana. Sementara calon lembaga ini akan fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara Islam. "Lebih ke arah mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegasnya di Jakarta, Jumat (22/4/2016).
Mega Islamic Bank akan diarahkan pada pembiayaan infrastruktur jangka panjang. Selain itu, calon lembaga ini juga untuk menunjang penambahan likuiditas perekonomian negara-negara Islam.
Likuiditas menjadi persoalan penting bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang seharusnya memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi. Perlambatan ekonomi yang terjadi sejak 2008 hingga sekarang membuat negara-negara berkembang kehilangan sumber pendanaan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena selama ini sumber pendanaan terbatas pada negara-negara barat, padahal perekonomian mereka sedang bermasalah.
“Dengan adanya Mega Islamic Bank, sumber pendanaan agar terdiversifikasi,” tuturnya.
Dalam proses pembentukan MIB, Indonesia dan Turki sebagai pemrakarsa mengundang negara-negara Islam yang lain untuk bergabung dalam lembaga ini.
Berdasarkan catatan Bisnis, struktur kelembagaan Mega Islamic Bank (MIB) yang diharapkan menjadi solusi ketersediaan dana bagi pembangunan infrastruktur dan kebutuhan likuiditas negara-negara Islam mulai dibahas.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro telah melakukan pertemuan dengan Islamic Development Bank (IDB) dan Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Turki untuk membahas proses pendirian MIB.
Pertemuan tersebut menyepakati untuk menugaskan pejabat senior Indonesia dan Turki untuk membahas lebih lanjut struktur kelembagaan dan skema bisnis MIB. “Kami akan bersama-sama membentuk tim kecil yang akan bicara mengenai struktur organisasi,” tuturnya.
Turki dan Indonesia memiliki waktu enam bulan untuk menyelesaikan struktur organisasi. Tim ini juga yang akan membahas lini operasi MIB. Beberapa opsi smuncul misalnya lini operasi terpisah di Jakarta, Jeddah, dan Istanbul yang akan melingkupi negara-negara Islam di sekitarnya.
