Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan hingga kini terdapat 17 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang bersedia menalangi dana pengadaan lahan tol. Total nilai dana talangan yang disediakan investor tersebut mencapai Rp7,3 triliun.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menyatakan pihaknya telah melakukan adendum terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang dimiliki seluruh badan usaha yang bersedia menalangi dana lahan.
PPJT seluruhnya sudah kita adendum, tetapi ternyata uangnya tetap belum bisa langsung digunakan, harus ada peraturan baru dari Kementerian PU mengenai mekanisme dana talangan ini, ujarnya kepada Bisnis.Com, Jumat (22/4/2016).
Menurutnya, total dana talangan senilai Rp7,3 triliun itu akan digunakan untuk pengadaan lahan di ruas-ruas tol Jabodetabek, Trans Jawa, Trans Sumatera, dan non Trans Jawa. Dana itu nantinya akan diganti pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang saat ini tengah dibentuk oleh Kementerian Keuangan.
Data BPJT mencatat, PT Hutama Karya selaku pemilik konsesi Trans Sumatera bersedia menalangi lebih dari Rp2 triliun untuk tanah empat ruas prioritas, dan Rp1,2 triliun di antaranya akan digunakan untuk ruas BakauheuniTerbanggi Besar.
Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Waskita Tollroad akan mengucurkan Rp2,1 triliun. Dana talangan itu rencananya akan digunakan untuk ruas tol CimanggisCibitung dan BekasiCawangKampung Melayu.
Adapun PT Jasa Marga (Persero) Tbk sejauh ini bersedia menalangi Rp3,1 triliun, yang akan digunakan untuk lahan tol Jabodetabek, Trans Jawa, MedanKualanamuTebingtinggi serta GempolPasuruan. Jumlah ini, ujar Herry, berpotensi bertambah sebab pihaknya masih berunding mengenai dana talangan di beberapa ruas.
Seperti di SerpongKunciran, tadinya investor [Jasa Marga] bersedia keluarkan Rp500 miliar, tetapi jumlah segitu untuk Jabodetabek hanya dapat tanah untuk setengah seksi. Jadi sedang saya usulkan tambah lagi hingga Rp1,2 triliun supaya satu seksi bisa beroperasi, karena tanggung, ujarnya.
Sesuai Undang-UUNo.2/2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, proses dan biaya pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, anggaran dana pengadaan lahan tol senilai Rp1,4 triliun di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah habis terserap sejak Februari 2016.
Oleh karena itu, pemerintah kini meminta badan usaha menalangi biaya pengadaan lahan. Uang lahan itu nantinya akan diganti oleh biaya tanah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), beserta biaya bunga sebagai kompensasi bagi badan usaha senilai BI Rate.
