Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki kinerja serapan anggaran 2016.
Kementerian Keuangan melaporkan serapan anggaran KKP hingga kuartal I/2016 baru sebesar 4%, terendah setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Anggota Komisi IV DPR Hamdhani mengkhawatirkan rendahnya serapan berimplikasi bagi program-program untuk nelayan. Apalagi, pada 2017 KKP meminta anggaran hingga Rp25 triliun, naik 100% dari alokasi APBN 2016.
“Kami meminta agar program yang dibuat dapat dilaksanakan. KKP kan menargetkan pendapatan Rp300 triliun,” katanya dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan KKP di Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Angka Rp300 triliun merujuk kerugian negara setiap tahun akibat pencurian ikan yang sering dinyatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. DPR menilai gencarnya pemberantasan illegal fishing dapat mengembalikan nilai tersebut.
Selain menyoroti serapan, Hamdhani juga mengusulkan agar anggaran KKP bisa tepat sasaran. Di bidang perikanan tangkap misalnya kapal-kapal yang dibangun bisa lebih kecil karena ikan sudah menjamur di pinggir pantai.
Sementara itu, Susi berujar rendahnya serapan KKP hingga Maret 2016 akibat tertundanya sejumlah proses pengadaan secara elektronik (e-katalog). Dalam pengadaan 3.325 kapal ikan, misalnya, lelang baru bisa terlaksana pada April 2016. Padahal menurut rencana dimulai pada Februari sehingga pencairan tertunda.
Pada 2016, KKP mendapat pagu anggaran sebesar Rp13,8 triliun, terpangkas Rp2 triliun dari target semula Rp15,8 triliun.
Kementerian Keuangan juga berencana memotong alokasi kementerian dan lembaga negara dalam APBN Perubahan 2016. Untuk KKP pemangkasan rencananya sebesar Rp2,9 triliun.
Susi Pudjiastuti memastikan akan tetap mengalokasikan 70%-80% anggaran untuk para pemangku kepentingan. Penghematan bisa dilakukan dengan memangkas biaya operasional seperti anggaran rapat, lokakarya, dinas, dan forum grup diskusi.
“Kami akan tetap melanjutan program untuk nelayan dan membangun kapal-kapal penangkap ikan,” katanya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan serapan anggaran berpengaruh mendorong roda ekonomi. Pasalnya, belanja pemerintah berkontribusi 9% dalam pertumbuhan domestik bruto (PDB) nasional.
