Bisnis.com, JAKARTA-PT Waskita Tollroad sebagai pemrakarsa ruas tol Krian-- Legundi Bunder sepanjang 29,3 kilometer masih menunggu proses pembebasan lahan tol tersebut untuk dapat ikut serta dalam pelelangan.
Direktur Utama PT Waskita Tollroad Herwidiakto menyatakan, berdasarkan surat ketetapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ruas tol LegundiBunder yang terdiri dari tiga seksi baru dapat dilelang apabila lahan yang telah dibebaskan mencapai minimal satu seksi.
"Suratnya Pak Menteri dulu paling tidak harus membebaskan satu seksi. Sejauh ini dua desa sudah tuntas, tetapi belum mencapai satu seksi. Rencana [sekitar] MeiJuni ini kita targetnya satu seksi sudah terbebaskan," ujarnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (12/04).
Dia menambahkan meskipun telah ditetapkan sebagai pemrakarsa yang mendapatkan hak menyamakan penawaran (right to match),tetapi proses pengadaan lahan tetap dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Adapun dalam pengusahaan jalan tol tersebut, ujarnya, WTR menggandeng PT Energi Bumi Mining dan Perusda sebagai calon investor. Dalam konsorsium itu, WTR memiliki porsi mayoritas sebesar 55%, PT Energi Bumi Mining 27% dan sisanya Perusda.
Pembangunan tol ini nantinya akan melibatkan dua wilayah yakni Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Krian dan Bolongbendo, serta Kabupaten Gresik. Pembangunan tol yang akan melintasi jalur industri tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang kerap terjadi pada arus mudik Lebaran setiap tahunnya.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menyatakan sejauh ini pihaknya masih mempersiapkan dokumen pelelangan. Dia menyatakan pihaknya tidak harus menunggu lahan terbebas hingga satu seksi untuk membuka proses lelang.
Dokumennya masih kita persiapkan, rencannya pertengahan tahun berbarengan dengan beberapa ruas prakarsa lain seperti JakartaElevated, ujarnya.
Menurut data BPJT, pada pertengahan tahun nanti pemerintah akan melelang tol KrianLegundiBunder dan tol SerangPanimbang. Selain itu, beberapa ruas tol yang diusulkan Jasa Marga seperti Jakarta Layang (elevated)dan JakartaCikampek II juga tengah dipersiapkan dokumen pelelangannya, setelah mendapatkan persetujuan pembangunan tol dari Menteri PUPR.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, badan usaha yang memprakarsai usulan pembangunanproyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat diberikan kompensasi bila pemerintah menyetujui usulannya.
Kompensasi itu antara lain pemberian nilai tambahan sebesar 10%, atau pemberian hak untuk melakukan penawaran badan usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik dalam pelelangan (right to match),atau pembelian prakarsa KPBU, antara lain hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah atau pemenang lelang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
