Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Industri Pengolahan Ikan Mendesak Dipacu

Pemerintah diminta memperbanyak industri pengolahan ikan mengingat potensi bahan baku perikanan tangkap sangat berlimpah.
Pengolahan ikan
Pengolahan ikan

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah diminta memperbanyak industri pengolahan ikan mengingat potensi bahan baku perikanan tangkap sangat berlimpah.

Ketua Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI) Ono Surono mengatakan pihaknya mendorong agar pemerintah memperluas akses pasar perikanan salah satunya menggenjot produk olahan.

"Produk olahan akan memiliki nilai tambah bagi nelayan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/4).

Dia mencontohkan, salah satu potensi ikan terbesar di Jabar misalnya di kawasan utara dan selatan. Saat ini di pantai utara sudah memiliki cold storage sehingga pemerintah tinggal membuat industri perikanan di kawasan itu.

"Memang ada rencana dari Kemenperin untuk membangun industri pada tahun ini di Pantura tepatnya di Indramayu, mudah-mudahan bisa direalisasikan," ujarnya.

Namun, khusus untuk di wilayah pantai selatan masih membutuhkan cold storage. Sehingga tahap untuk ke industri pengolahan ikan masih cukup jauh. "Untuk industri di sana memang belum begitu mendesak karena potensi perikanannya belum digali secara optimal," katanya.

Di samping itu, IKPI berjanji akan menata kesiapan nelayan untuk bersaing di era Pasar Bebas Asean Saat ini.

Ono mengatakan saat ini pihaknya akan melakukan fokus terhadap daya saing nelayan di Pasar Bebas Asean yang saat ini sudah berlaku antara lain dengan peningkatan produksi, akses transportasi, serta pemasaran.

"Fokus koperasi yakni produksi, transportasi, dan pemasaran. Tiga hal sudah dipegang koperasi pasti meningkatkan kesejahteraan nelayan," ujarnya.

Koperasi pun saat ini apa bertanggungjawab menstabilkan harga ikan di pasaran bersama lima instansi bagaimana merumuskan agar tempat pelelangan ikan (TPI) dikelola koperasi.

Dia beralasan, pengelolaan TPI oleh koperasi merupakan amanat yang diisyaratkan pada Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

"Saat ini mayoritas koperasi masih dikelola pemerintah daerah sehingga pengelolaannya kurang optimal," katanya.

Sementara itu, Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menilai apabila pemerintah memperbanyak industri pengolahan perikanan maka harus banyak melibatkan nelayan.

Sekretaris SNI Budi Laksana mengatakan industri pengolahan perikanan harus diperbanyak terutama pada wilayah perikanan tangkap agar hasil nelayan banyak yang terserap dan harga ikan bisa lebih mahal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper