Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah investor masih mengkaji studi kelayakan ruas tol Serang—Panimbang sepanjang 84 km guna memutuskan keikutsertaannya dalam tender yang akan berlangsung pada tahun ini.
Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk Muhammad Sofyan mengatakan pihaknya masih mempelajari studi kelayakan. Sejumlah hal yang menjadi pertimbangan antara lain kelayakan investasi dan skema investasi yang ditawarkan pemerintah.
“Saat ini kami sedang dalam tahap mempelajari kelayakan investasi ruas tersebut. Oleh karena itu, kami belum pada kesimpylan untuk ikut [lelang] atau tidak,” ujarnya, Selasa (23/03).
Di kesempatan yang terpisah, Direktur PT Astratel Nusantara Wiwiek D. Santoso mengatakan pihaknya juga akan terlebih dahulu melihat studi kelayakan. Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan untuk turut serta dalam lelang investasi, mengingat ruas tol ini terhubung langsung dengan jalan tol Tangerang—Merak yang dikelola oleh PT Marga Mandalasakti (MMS), anak usaha Astratel.
"Untuk tol tersebut, kita lihat dulu feasibility study, apakah menjanjikan [keuntungan], apakah dirasakan manfaat nya oleh masyarakat sekitar dan masyarakat luas dan tidak boleh hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja," pungkasnya.
Lain lagi dengan PT Waskita Tollroad. Perusahaan yang telah mengakuisisi total 12 ruas tol ini dengan tegas menyatakan tidak akan ikut serta dalam tender investasi.
Direktur Utama PT Waskita Tollroad Herwidiakto mengatakan konektivitas menjadi pertimbangan utama dalam menambah portofolionya. Sementara tol Serang—Panimbang tidak tersambung langsung dengan ruas-ruas tol lain milik perseroan, seperti Pejagan—Pemalang dan Pemalang—Batang yang menjadi bagian dari Trans Jawa.
“Kita tidak akan ikut tender Serang—Panimbang, karena tidak nyambung dengan yang sudah ada. Ikut tender juga harus selektif. Kita lebih masih menunggu Batang—Semarang yang terhubung dengan tol kita yang lain,” ujarnya.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan pihaknya akan melakukan lelang investasi setelah mendapatkan persetujuan penetapan lokasi dari Gubernur Banten. Adapun proses pembebasan lahan dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp1 triliun akan dilakukan dengan skema kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya sudah ketemu dengan Pak Rano Karno. Beliau sudah mengeluarkan penlok (penetapan lokasi). Kalau rutenya kan sudah ditentukan,” ujarnya kepada Bisnis di Gedung DPR RI, Selasa (23/02).
Lebih lanjut dia mengakui terbatasnya anggaran pembebasan lahan masih menjadi kendala utama yang harus diselesaikan. Apalagi, dana lahan senilai total Rp1,4 triliun di Kementerian PUPR untuk 2016 telah habis terserap.
Untuk itu, ujar Basoeki, pihaknya akan menempuh empat kemungkinan penambahan dana pembebasan lahan, antara lain melalui pengajuan tambahan anggaran di APBN-P, pemanfaatan dana Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, juga dengan mengajukan dana land capping ke Kementerian Keuangan serta merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Pasal 117 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang akan merinci mekanisme dana talangan oleh investor.
