Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pengusaha perikanan dan nelayan mendirikan Persatuan Pelaku Perikanan Indonesia (PPPI) agar dapat menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan industri maritim nasional.
Ketua Umum PPPI Happy Simanjuntak mengatakan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran yang penting dalam tata kelola perikanan Indonesia. Langkah itu diwujudkan lewat program-program maupun pembentukan regulasi.
“Agar program pembangunan perikanan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan berjalan, kami siap memberikan masukan dan kritik yang membangun sekaligus menjadi mitra KKP,” katanya dalam acara pelantikan pengurus PPPI di Jakarta, hari ini, Selasa (2/2/2016).
Pemerintah, ujar Happy, harus dapat memastikan sumber daya ikan meningkatkan taraf hidup nelayan. Sejalan dengan itu, dia meyakini kontribusi ke negara lewat penerimaan dan devisi akan terdongkrak.
Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah harus mendorong ketersediaan dan konsumsi sumber protein masyarakat. Hal itu beriringan dengan peningkatan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing produk perikanan dan kelautan nasional.
“Tentu dengan jaminan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan yang juga terjaga kelestariannya,” tutur mantan pejabat Inspektorat Jenderal KKP ini.
Happy akan berupaya menyatukan pelaku perikanan se-Indonesia dan mewakili kepentingan anggota di forum-forum resmi. Dengan demikian, pengusaha maupun nelayan dapat memperjuangkan hak-haknya melalui perumusan regulasi.
PPPI menerima keanggotaan a.l. perusahaan penangkapan ikan, pengolahan ikan, pengangkutan ikan, nelayan pemilik kapal, eksportir, dan pekerja bongkar muat pelabuhan. Happy mengklaim akan membentuk kepengurusan di seluruh provinsi Indonesia.
Dalam menjalankan roda organisasi, Happy akan dibantu Al Imron sebagai Sekretaris Umum; Ridwan Bastara sebagai Bendahara, dan Dermawan Subroto selaku Wakil Ketua Umum.
