Bisnis.com, JAKARTA -- Upaya Pemerintah RI untuk menangani masalah TKI di Arab Saudi terus dilakukan dengan serius. Selain meminta masukan dari para stakeholder Tanah Air, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta informasi dan masukan dari Dubes LBBP RI untuk Arab Saudi.
Pertemuan dengan dubes RI untuk Saudi Agus Maftuh Abegebriel itu bertujuan untuk mencari solusi komprehensif bagi penanganan TKI di Arab Saudi yang tak kunjung bisa dibereskan selama bertahun-tahun.
"Kami ingin nanti ada kebijakan yang tegas dan konkrit. Misalnya, nanti kalau ada problem TKI, kita cek PT yang mengirim dan agentcy di sana yang menerima. Kalau ternyata masalahnya ini dari proses rekruitment yang tidak sesuai aturan, kita blacklist saja. Gitu misalnya," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2016).
Menurutnya, posisi negara dalam konteks perlindungan TKI adalah melindungi dan memberikan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, perlu diatur secara tegas dan lugas dalam UU 39 yang sekarang sedang di revisi.
"Dalam konteks TKI, negara harus mampu melindungi dan melayani pilihan warga yang memilih kerja ke luar negeri. Ini yang kita perlu atur secara tegas dalam regulasi kita. Khususnya UU 39," terangnya.
Hanif berharap pertemuan ini bisa menjadi pintu masuk yang efektif dalam penyelesaian berbagai problem TKI yang tidak bisa dituntaskan selama ini. Oleh karena itu, Dubes Maftuh Abegebriel diminta untuk bisa kooperatif dan mendukung kebijakan Kemnaker yang dibuat dalam rangka membereskan persoalan TKI di Arab Saudi yang menahun ini.
"Pokoknya kita ingin kalau kita bikin kebijakan, pak dubes suppott, kalau dubes bikin kebijakan kita support. Kalau nggak mau, kita panggil pulang aja," kata Hanif.
Sementara itu, Maftuh menjelaskan bahwa sesungguhnya peluang kerja di Saudi yang bermartabat saat ini sangat banyak sekali. Namun, sayangnya Indonesia dan rakyat Indonesia sepertinya kurang cukup sigap merespon peluang ini. Sehingga lebih banyak dimanfaatkan pekerja dari negara lain.
"Sekarang Saudi Arab Saudi sangat banyak sekali membuat terobosan di bidang pengembangan ekonomi. Misalnya Saudi sudah membuka beberapa economic cities yang banyak. Tapi sepertinya saudara kita dari Indonesia tidak banyak yang masuk ke ruang ini," ujarnya.
Selain itu, dia juga berencana mendata ulang TKI overstayer guna bisa diputihkan dan lalu dilatih di Arab Saudi agar bisa dipekerjakan di sektor pekerjaan formal.
Oleh karena itu, dia meminta kerjasama yang baik dan saling support dari Kemnaker agar diplomasi kemanusiaan yang digagasnya dalam menyelamatkan TKI yang bermasalah di Arab Saudi bisa berjalan lancar dan sukses.
"Kita ingin yang manziliyah, pekerjaan domestik worker, kita upgrade kemampuannya, kita latih di sana, kita bikinkan BLK dan lalu kita skill kan di sana, urusan supportingnya kita bisa beresin di sini di dalam negeri," tegasnya.
