Bisnis.com, JAKARTA – Badan Restorasi Gambut masih berkutat dengan penyusunan struktur organisasi sehingga belum dapat memaparkan program konkret terkait usaha-usaha pemulihan lahan gambut.
Kepala BRG Nazir Foead mengatakan dirinya tengah membentuk tim inti yang melibatkan kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Beberapa LSM lingkungan itu a.l. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari).
“Saya juga sudah sekali mengunjungi daerah di Kalimantan Selatan. Di sana kami diterima oleh gubernur dan TNI,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, hari ini, Kamis (28/1/2016).
BRG dibentuk berdasarkan Perpres No. 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Januari lalu. Dalam beleid itu, BRG diserahi tanggung jawab pemulihan 2 juta ha lahan gambut hingga 2020.
Pada tahap awal, otoritas tersebut akan mengerjakan restorasi di empat kabupaten yang memiliki dampak kerusakan gambut terparah. Empat daerah itu adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau; Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan; serta Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Nazir mengatakan dalam waktu dekat dirinya akan bertemu dengan kalangan pelaku usaha kehutanan untuk membicarakan langkah-langkah restorasi. Mantan Direktur Konservasi WWF Indonesia ini juga bakal berkonsultasi dengan lembaga-lembaga donor guna membicarakan rencana bantuan dana.
“Semoga dalam beberapa minggu ke depan kami sudah ada hasil lebih konkret,” tuturnya.
