Bisnis.com, JAKARTA -- Agenda sektor maritim sepanjang 2015 dipenuhi dengan prosesi groundbreaking, memorandum of understanding (MoU), penandatanganan kontrak dan apapun yang sifatnya pencanangan.
Hal ini dapat kita terima karena Program Tol Laut dan Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo baru bergulir selama 1 tahun sehingga pencapaian yang sifatnya perintisan lebih banyak muncul daripada seremonial peresmian.
Dari sektor pemerintah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tercatat membelanjakan anggarannya untuk subsektor perhubungan laut lewat pembangunan 100 unit kapal perintis, 10 unit kapal navigasi dan 77 unit kapal patroli serta pengembangan 150 unit pelabuhan nonkomersial. Dari jumlah total 187 unit kapal yang akan dibangun, dananya kurang lebih Rp11,8 triliun.
Dari total tersebut, sekitar 46 unit kapal akan dikejar kontraknya hingga 28 Desember 2015. Semua kontrak pembangunan kapal diselesaikan dengan sistem multiyears sehingga 2 tahun dari saat ini kita bisa baru menyaksikan banyak kapal produksi galangan nasional beroperasi di laut Indonesia.
Di sisi pelabuhan, tercatat setidaknya 1.241 unit pelabuhan tersebar dari ujung Aceh hingga Papua. Jumlahnya relatif besar di dunia, kendati lebih kecil dibandingkan China yang pada 2004 mengelola 2.500 unit pelabuhan.
Lalu dari jumlah tersebut, hanya 112 unit pelabuhan yang dikelola oleh BUMN, dan sisanya dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui BUMD atau Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kemenhub.
Tahun ini, Kemenhub hanya mengembangkan setidaknya 150 unit pelabuhan nonkomersial milik pemerintah. Adapun target pada awal tahun, Kemenhub ingin membangun sebanyak 240 unit pelabuhan dengan anggaran Rp8,4 triliun. Dari dana tersebut, diperkirakan satu pelabuhan memakan biaya pengembangan sekitar Rp10 miliar hingga Rp70 miliar.
Dalam paparan pencapaian 2015, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan kementerian baru dapat merealisasikan sekitar 150 pelabuhan. Bila diambil biaya rata-rata pengembangan pelabuhan senilai Rp35 miliar maka anggaran 150 pelabuhan perintis kurang lebih mencapai Rp5,25 triliun.
Di pengujung 2015, Kemenhub mengelontorkan subsidi dalam bentuk public service obligation (PSO) Tol Laut kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk tiga rute awal sebesar Rp27 miliar. Kemudian, anggaran ditambah dengan subsidi operasional satu kapal ternak di akhir 2015 sebesar Rp898 juta.
Jika ditotal, pemerintah sepanjang 2015 menghabiskan sebanyak Rp17,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur maritim dan subsidi angkutan laut baik barang maupun ternak.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat dana investasi Program Tol Laut Presiden Jokowi membutuhkan dana sekitar Rp700 triliun hingga 2019.
Adapun, fokus dana tersebut a.l. pembangunan dan pengembangan 24 strategis bersama perusahaan BUMN sebesar Rp243,6 triliun, pengembangan pelabuhan komersial dan nonkomersial sebesar Rp189,6 triliun, dan pembangunan kapal perintis dan patroli Rp106,7 triliun.
Selain itu, revital-isasi industri galangan kapal Rp10,8 triliun, transportasi multimoda di pelabuhan Rp50 triliun, pembangunan fasilitas kargo umum dan curah Rp40,6 triliun dan coastal shipping atau short sea shipping Rp7,5 triliun. Dari angka ini, maka perhitungan kasar persentase progres Tol Laut berdasarkan serapan anggaran pemerintah hanya sekitar 2,48%.
KONTRIBUSI SWASTA
Lalu bagaimana komponen lainnya dan kontribusi swasta? Kontribusi swasta dalam mewujudkan Tol Laut dan Poros Maritim, baik swasta murni atau BUMN, sulit untuk dilacak atau diurai satu per satu.
Dalam rencana pengembangan 24 pelabuhan strategis, di mana lima pelabuhan ditetapkan sebagai pengumpul (hub) yaitu Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung, Pelabuhan Tanjung Priok/Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Bitung.
Untuk 19 pelabuhan sebagai pengumpan (feeder) bagi pelabuhan hub a.l. Pelabuhan Malahayati, Batam, Jambi (Talang Duku), Palembang, Panjang, Teluk Bayur, Tanjung Emas, Pontianak, Banjarmasin, Sampit, Balikpapan/Kanangau, Samarinda/Palaran, Tanau/ Kupang, Pantoloan, Ternate, Kendari, Sorong, Ambon dan Jayapura.
Investasi, pengembangan dan operasional lima pelabuhan hub dan 19 pelabuhan pengumpang tersebut sudah pasti merupakan tanggung jawab PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III dan IV.
Sebagai gambaran, belanja modal BUMN yang digunakan untuk menunjang pengembangan perusahaan sepanjang 2015 mencapai Rp12,6 triliun dengan rincian, Pelindo I sebesar Rp1 triliun, Pelindo II Rp6,5 triliun, Pelindo III Rp4 triliun dan Pelindo IV Rp1,1 triliun.
Berdasarkan data Bisnis.com, Pelindo I-IV merencanakan belanja modal sebesar Rp14,6 triliun. Jumlah tersebut merinci belanja modal Pelindo I kurang lebih sebesar Rp2 triliun, Pelindo II Rp7 triliun, Pelindo III Rp4 triliun dan Pelindo IV sekitar Rp1,6 triliun.
Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% untuk impor komponen kapal dan pajak penghasilan (PPh) serta insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) termasuk di dalam usaha revitalisasi industri galangan kapal?
Kemudian mengenai short sea shipping , apa kita pernah mendengar alokasi subsidi pemerintah untuk pelayaran jarak pendek ini atau mengupayakan jalur ini diisi oleh pelayaran rakyat?
Lalu, bagaimana dengan muatan Tol Laut?
Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang membuat kita tidak bisa mengukur dengan pasti progres Indonesia menjalankan program Tol Laut dan Poros Maritim Dunia. Sayangnya, sebelum pertanyaan ini bisa dijawab dengan rinci, kita harus meninggalkan 2015 dan membalik halaman baru, 2016.
Semoga tahun depan, bukan hanya progres tetapi hasil yang kita capai.[]
