Bisnis.com, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dengan tegas untuk menolak praktik suap dalam pemilihan ketua umum yang akan digelar melalui musyawarah nasional (munas) pada 23 November mendatang.
"Praktik suap sudah marak di Indonesia. Kadin selaku organisasi pengusaha akan mengedepankan anti politik uang," kata Ketua Pengarah Munas Kadin Suryani Motik, Selasa (17/11/2015).
Penegasan anti politik uang itu dituangkan dalam penandatangan pakta integritas, yang wajib dilakukan oleh seluruh calon ketua umum dan pemilik hak suara.
Dalam Munas tersebut, tercatat ada 130 pemilik hak suara dan dua calon ketua umum, yakni Rachmat Gobel dan Rosan P. Roeslani.
"Ini wajib ditandatangani tidak hanya oleh calon ketua umum tapi juga oleh seluruh pemilik hak suara," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
