Jokowi Terima KPPU Bahas Pemberantasan Kartel Pangan

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menerima komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membahas isu pemberantasan kartel bahan pangan.

"Jadi tadi pertemuan dengan Presiden itu, kami bicarakan soal isu pemberantasan kartel pangan," kata Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf saat konferensi pers usai bertemu Presiden di lingkungan Istana Kepresidenan Jumat (13/11/2015).

Dia mengatakan KPPU siap mengawal, sesuai dengan kewenangannya untuk pemberantasan kartel bahan pangan di pasar dalam negeri.

Syarkawi mengungkapkan isu pertama yang dibahas adalah kartel daging yang saat ini sedang ditangani KPPU yang membuat harganya melambung menjelang Hari Raya Idul Adha.

"Sebulan lalu kami sudah lakukan persidangan terhadap 32 "feedloter" (perusahaan) yang diduga melakukan kartel pangan yang membuat harga daging ini sangat tinggi," katanya.

Syarkawi mengatakan ke 32 perusahaan tersebut diduga secara bersama-sama melakukan persekongkolan untuk menahan pasokan mulai dari "feedloter" ke rumah potong hewan.

"Jadi temuan kami di lapangan waktu itu sidak di RPH (rumah pemotongan hewan), sejak seminggu sebelum Idul Fitri mereka masih memotong sapi 30 ekor per hari, tapi setelah sebulan jumlah sapi dipotong berkurang terus sampai hanya delapan ekor per hari," ungkapnya.

Menurut dia, temuan tersebut manjadi pintu masuk KPPU untuk melakukan investasi terhadap dugaan kartel daging.

Syarkawi berjanji dalam dua-tiga bulan ke depan putusan resmi KPPU terkait kartel daging keluar.

Kedua, lanjutnya, pertemuan dengan Presiden juga membahas masalah kartel beras yang pasokannya dikuasai pemain besar beras di setiap provinsi.

"Kami melakukan monitorning terhadap 11 provinsi yang merupakan sentra produksi beras nasional. Di masing-masing provinsi itu ada 5-7 pemain besar," katanya.

Syarkawi mengatakan bahwa pemain besar inilah yang mentukan harga dan ini yang akan dipantau KPPU terus. Jika ada tindakan yang mengarah ke antipersaingan, maka pihaknya akan melakukan tindakan.

"Pemain besar itu ada 5-7, artinya untuk melakukan persekongkolan itu sangat mudah, makanya kami awasi terus," tegasnya.

Syarkawi mengatakan bahwa arahan Presiden tidak hanya dua pangan tersebut, namun juga komoditas lainnya, yakni jagung, garam, kedelai, ayam, dan gula.

"Jadi tujuh komoditas ini yang nanti akan menjadi konsen KPPU sesuai dengan arahan pak Presiden," katanya.