BI Pekanbaru Prediksi Ekonomi Riau Kuartal IV Tumbuh Positif

Bisnis.com, PEKANBARU – Bank Indonesia Perwakilan Pekanbaru memerkirakan kondisi ekonomi di wilayah itu akan tumbuh positif pada kuartal IV/2015 menyusul beragam kebijakan deregulasi serta dampak positif dari penyerapan anggaran daerah.

Deputi Kepala Perwakilan BI Pekanbaru Irwan Mulawarman mengatakan setelah ekonomi setempat tumbuh negatif pada kuartal pertama dan kedua, serta diprediksi tetap negatif pada kuartal III, pihaknya optimistis periode kuartal terakhir ini ekonomi Riau akan tumbuh positif.

“Kami optimistis ekonomi Riau kuartal terakhir ini akan tumbuh positif, karena ada banyak pendorong seperti paket ekonomi dari pemerintah pusat, serta penyerapan anggaran daerah yang memang akan naik jelang akhir tahun,” katanya, Kamis (15/10/2015).

Menurut data Bank Indonesia perekonomian di Riau pada semester I/2015 mengalami kontraksi sebesar 1,37% secara year on year. Sedangkan pada kuartal II/2015 tercatat kontraksi sebesar 2,64% (yoy), jauh lebih dalam dibandingkan kuartal I/2015 yang berkontraksi sebesar 0,03%.

Irwan mengatakan pada kuartal III/2015 kecenderungan ekonomi Riau akan kembali tumbuh negatif disebabkan terjadinya bencana kabut asap pada pertengahan Agustus hingga September.

Sementara itu, penyumbang pertumbuhan ekonomi diberikan oleh konsumsi rumah tangga yang ikut terkerek pada momen Idulfitri pada Juli lalu, tahun ajaran baru pada Agustus, dan Iduladha pada akhir September.

Lalu pada kuartal IV/2015 pertumbuhan ekonomi daerah akan terdorong dari banyaknya kemudahan yang diberikan kepada pengusaha dalam menjalankan bisnis lewat paket kebijakan ekonomi Jilid I, II, dan III yang telah diluncurkan pemerintah pusat.

“Tentu ini yang mendorong pengusaha akan menanamkan modalnya di Riau jelang akhir tahun ini, ditambah dorongan dari belanja daerah dan beragam proyek pembangunan yang akan direalisasikan oleh pemprov,” katanya.

Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau menunggu gebrakan dari Pemerintahan Jokowi – JK  dalam rangka deregulasi perizinan khususnya bagi sektor industri.