Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) menyambut baik paket deregulasi dan debirokratisasi yang dilakukan pemerintah Presiden Jokowi dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk di industri maritim.
"Kami menyambut baik adanya paket deregulasi dan debirokratisasi di bidang maritim," ujar Ketua Umum JAPNAS Bayu Priawan dalam acara Indonesian Maritime Expo (IME) 2015, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Dia mengatakan upaya mengembalikan Indonesia sebagai bangsa maritim membutuhkan partisipasi berbagai pihak khususnya investor dari dalam maupun luar negeri.
"Pemberdayaan sektor maritim tidak bisa hanya mengandalkan belanja APBN maupun APBD. Sektor maritim yang selama ini tertinggal membutuhkan investasi besar sehingga seluruh potensi harus digunakan," kata dia.
Ia menambahkan perlu ada pembangunan kota-kota pesisir untuk mendukung program maritim seperti tol laut. Pengembangan industri terpadu di pesisir akan membuat program maritim berjalan efektif.
"Pengembangan industri di pesisir sangat penting untuk kesinambungan program maritim pemerintah. Ini sangat esensial untuk percepatan pembangunan dan perekonomian maritim," kata Bayu sembari menambahkan perlu ada inkubator bisnis khusus di bidang maritim.
Bayu menyarankan agar pemerintah memberikan kemudahan bagi investor dan para pemangku kepentingan industri maritim lainnya. "Secara prinsip, kami siap mendukung pemerintah dan berinvestasi dalam sektor maritim," katanya.
Indonesian Maritime Expo (IME) 2015 yang berlangsung pada tanggal 7-10 Oktober merupakan forum strategis untuk mempertemukan para pemangku kepentingan dalam pengembangan industri maritim.
JAPNAS salah satu pendukung utama kegiatan Indonesian Maritime Expo (IME) 2015 yang diikuti sekitar 320 peserta dan diinisasi oleh Kementerian Pariwisata. Selain JAPNAS, IME 2015 juga didukung oleh Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), Industri Pemilik Kapal Indonesia (INSA), Asosiasi Coating Indonesia (ASCOATINDO), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
