Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan dalam rangka menjaga momentum sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisa tahun 2023.
Paket kebijakan tersebut di antaranya pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan, bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan pangan.
Selain itu, dalam paket kebijakan, pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya penguatan dalam menopang pertumbuhan ekonomi.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan bahwa bahwa perekonomian Indonesia lebih banyak ditopang oleh konsumsi kelas menengah ke atas.
Sebanyak 40% masyarakat kelas menengah ke bawah yang seharusnya masuk ke dalam kategori penerima berbagai bansos hanya menyumbang 17% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sementara itu, 83% kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari masyarakat kelas menengah dan teratas.
Baca Juga
Menurutnya, pemberian bansos sebenarnya merupakan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi untuk masyarakat miskin daripada efeknya ke pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, Faisal menilai bahwa pemberian bansos juga jangan dijadikan sebagai strategi utama dalam pengentasan kemiskinan, melainkan juga akses permodalan yang mudah bagi kelompok masyarakat ini.
Selain akses pendanaan, pendampingan teknis dan akses pasar juga perlu diprioritaskan pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM.
Di sisi lain, Faisal berpandangan bahwa penyaluran KUR tersendat karena kurangnya minat dari UMKM karena ragu akan akses pasar atau prospek penjualan mereka.
Adapun, pemerintah mencatat, realisasi penyaluran KUR hingga 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp199,88 triliun atau sebesar 67,30% dari target Rp297 triliun.
“Dengan adanya KUR tidak lantas buat mereka mau daftar karena tidak yakin prospek bisnis mereka dari sisi pemasaran dan tidak bankable. Jadi kaitannya dengan KUR, saya rasa sepanjang KUR masih disalurkan ke kelompok yang itu-itu juga, pemerataannya tidak efektif dan maksimal,” katanya kepada Bisnis, Minggu (12/11/2023).
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan bahwa paket kebijakan yang ditempuh pemerintah akan memberikan daya dukung terhadap perekonomian hingga akhir tahun.
Hal ini terutama dengan adanya penebalan BLT dan bansos, serta percepatan KUR dari sisi UMKM.
Di sisi lain, Riefky mengatakan bahwa pemerintah juga perlu menjaga optimisme daya beli masyarakat kelas menengah ke atas, yang merupakan kontributor utama pendorong konsumsi di dalam negeri.
“Ini bisa dilakukan dengan mengendalikan inflasi dan menjaga sentimen stabilitas fundamental ekonomi,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya paket kebijakan pemerintah tersebut, pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat 2023 akan terjaga pada level 5%.
