Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DANREM WIRA BHAKTI: Negara Agraris, Kok Impor Beras

Komandan Korem 162/Wira Bhakti Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede menyatakan keberatan atas rencana Pemerintahan Indonesia melakukan impor bahan pokok beras dari luar negeri.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) dan Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti (kanan) meninjau stok beras di Gudang Nomor 28 di Bulog Divre Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (2/10)./Antara-Widodo S Jusuf
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) dan Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti (kanan) meninjau stok beras di Gudang Nomor 28 di Bulog Divre Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (2/10)./Antara-Widodo S Jusuf

Bisnis.com, MATARAM -  Komandan Korem 162/Wira Bhakti Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede menyatakan keberatan atas rencana Pemerintahan Indonesia melakukan impor bahan pokok beras dari luar negeri.

"Negara agraris kok ngimpor, padahal tahun ini kita surplus beras," kata Danrem Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede kepada wartawan di Mataram, Selasa (6/10/2015) terkait wacana impor beras.


Dari data meenurut Lalu Rudy, Indonesia baru kali ini selama merdeka di tahun 1945 mampu memproduksi beras terbesar yakni mencapai angka 75,55 ton.

"Di tahun ini ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya, sebesar 6,4 persen," ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, untuk NTB juga baru kali ini mengalami peningkatan produksi beras yang persentasenya melebihi rata-rata nasional yakni sebesar 6,8 persen.

"Kondisi ini artinya surplus, angkanya di atas rata-rata nasional" ucap Komandan Rudy.

Namun pada kondisi saat ini, Pemerintah Indonesia menyatakan masih kekurangan stok beras dalam skala nasional yang angkanya mencapai 2 jua ton. "Kita ini negara agraris dan hasil tahun ini surplus pula, kenapa kok tidak bisa menyiapkan stok cadangan, yang diperintahkan siapa, bulog," katanya.

Untuk itu, ia mengingatkan kepada bulog untuk lebih berhati-hati, karena dengan kondisi ini bulog akan mendapat cemoohan dan tentunya persoalan ini akan menjadi perhatian masyarakat.

Lebih lanjut, Komandan Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapat 1.950 hektare yang siap untuk di panen. Namun, saat hal itu disampaikan ke bulog, mereka bahkan tidak mau membayar.

"Ini aneh bin ajaib," ujarnya.

Padahal, kata dia, pimpinan bulog di pusat pernah mengatakan, kalau ada kepala bulog yang bertugas di daerah tidak bekerja sesuai dengan standarnya, diminta untuk melaporkan.

"Sudah dilaporkan, tapi tidak juga ada tindak lanjut," kata putra daerah pertama yang menjadi pimpinan tertinggi TNI di NTB itu.

Terkait hal tersebut, Komandan Rudy mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui apa yang menjadi persoalannya, sehingga sampai saat ini tidak ada tindaklanjut dari pusat.

"Karena MoU saya hanya membantu, jadi tidak tahu permainan di atas sana," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper