Bisnis.com, JAKARTA – Penuntasan masalah waktu tunggu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok akan menjadi ujian awal bagi Menko Maritim Rizal Ramli sebelum mewujudkan program lebih besar yaitu Tol Laut.
Pengamat maritim Raja Oloan Saut Gurning mengatakan dwelling time hanyalah secuil masalah di sektor kelautan Indonesia yang mesti diselesaikan oleh Rizal Ramli. Di depannya sudah terhampar persoalan-persoalan besar seperti pariwisata, tambang, budidaya, hingga ketimpangan konektivitas maritim.
“Pak Ramli menurut saya lebih menjanjikan dan dia sudah langsung fokus ke dwelling time. Tapi menurut saya prioritas utamanya untuk soal konektivitas adalah Tol Laut,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Selasa (25/8/2015).
Saut berpendapat dwelling time di Tanjung Priok memang kompleks, tetapi hanya beda satu hari dengan waktu rata-rata. Itu pun lebih berkaitan dengan kegiatan perdagangan ekspor-impor.
“Dwelling time itu bicara orang-orang gede dan lebih banyak kepentingan asingnya. Tapi jauh lebih penting adalah Tol Laut karena demi kepentingan domestik.”
Fokus pada kegiatan logistik maritim dalam negeri bukan tanpa alasan. Menurut Saut, industri pelayanan nasional saat ini sangat terbantu dengan kegiatan domestik. Kendati industri itu turun 4%-5% pada semester I/2015, tetapi dia mengatakan pelayaran domestik tetap kuat.
Hal itu ditopang oleh aktivitas pengangkutan untuk konsumsi dan energi yang tidak terpengaruh pelemahan ekonomi nasional. Adapun, kapal-kapal yang menganggur umumnya adalah kapal untuk kegiatan pertambangan.
“Jadi domestik kita jadi kekuatan untuk menahan dan mengatasi faktor eksternal,” kata Dosen Jurusan Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, ini.
FOKUS TOL LAUT
Presiden Joko Widodo sendiri telah menawarkan konsep Tol Laut sebagai konektivitas pelabuhan laut Indonesia dari Barat ke Timur. Tol Laut akan menghubungan pelabuhan-pelabuhan utama dan pengumpan dari Belawan-Batam-Tanjung Priok-Tanjung Perak-Makassar-Sorong. Gagasan yang terlontar saat masa kampanye Pilpres 2014 itu diyakini dapat menurunkan biaya angkut logistik nasional.
Sayangnya, kata Saut, belum siapnya infrastruktur membuat perusahaan pelayaran swasta tidak berani menginvestasikan kapal besar untuk meyalani pengakutan dari Barat ke Timur pulang pergi.
“Tidak mudah bikin kapal mau naik ke atas atau dari Barat ke Timur. Siapa yang bisa menggaransi ada 1.000-2.000 TEUs di pelabuhan kecil-kecil?” katanya.
Kendala ini bisa dipecahkan bila ada kapal-kapal pengumpan yang bisa memberikan barang atau kontainer tambahan. Namun, jaringan ini belum dibangun dan masih parah.
Dia mencontohkan sebuah perusahaan pelayaran memiliki sebuah kapal kapasitas 1.200 TEUs akan menghabiskan US$200.000 per hari atau US1,4 juta selama 7 hari dari dari Barat ke Timur.
“Siapa yang mau dipaksain ke sana kalau barangnya tidak ada. Apa ada jaminan dia dapat minimal Rp20 miliar per minggu? Tidak mungkin swasta mau rugi karena kontainernya tidak ada di pelabuhan,” ujarnya.
Kementerian Perhubungan, kata Saut, ingin menyerahkan tugas pengumpan itu kepada BUMN pelayaran PT Pelni. Namun, dengan kondisi perusahaan pelat merah itu yang masih sekarat maka langkah tersebut dipastikan belum berpengaruh besar.
“Pak Ramli sebagai orang yang berlatar belakang ekonom harus bisa memikirkan solusi dari masalah ini,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
