Bisnis.com, JAKARTA National Maritime Institute (Namarin) menilai rencana pembentukan satuan tugas atau task force tidak menyelesaikan persoalan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.
Direktur Namarin Siswanto Rusdi menyampaikan pemerintah harus membangun institusi yang permanen dan berkuasa penuh untuk hadir di pelabuhan.
Dia bahkan menyebutkan PT Pelabuhan Indonesa II sebagai operator Pelabuhan Tanjung Priok mampu mengambilalih tugas kelembagaan pemerintah di pelabuhan. Pelindo II memiliki sumber daya yang cukup untuk menjadi operator sekaligus regulator.
"Pelindo kita beri atribut otoritas pelabuhan. Pelindo operator juga ya regulator juga, persis seperti Port of Rotterdam. satu pintu semuanya," ujarnya, Minggu (28/6/2015).
Dia menerangkan bahwa sebelumnya pemerintah pernah membentuk satgas untuk memperbaiki efisisensi di sektor pelabuhan dibawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. Namun, dia berpendapat satgas itu tidak berhasil dalam memecah persoalan logistik di pelabuhan.
"Itu membuktikan bahwa satgas bukan solusi untuk mengatasi persoalan di pelabuhan maupun logistik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
