Bisnis.com, BALIKPAPAN - Direktur Pembinaan Kegiatan Hulu Migas Kementerian ESDM Joko Siswanto menyatakan pemda setempat berkesempatan mendapatkan porsi interes lebih dari 10% [di Blok Mahakam], tetapi dengan pembelian sisa saham yang dikehendaki dari Pertamina dengan skema farm in.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyatakan opsi tersebut bisa saja dilakukannya, asalkan pemerintah mengizinkan pemda menggandeng pihak swasta untuk bekerjasama, mengingat pendanaan APBD yang terbatas.
BACA JUGA:SAHAM BLOK MAHAKAM: Porsi 19% Pemprov Kaltim Dipertimbangkan Pusat
“Pendanaan APBD terbatas, dan tidak ada BUMD yang sanggup mendanai pembelian saham sebesar itu. Bisa saja dipaksakan, tapi bagaimana dengan pembangunan daerah yang juga prioritas?” ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (26/5/2015).
Dalam rancangan peraturan menteri mengenai PI yang kini tengah disosialisasikan disebutkan bahwa BUMD yang tak mampu secara finansial dapat bekerjasama dengan BUMN ataupun Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Namun, Awang meragukan kemampuan pendanaan baik dari BUMN ataupun PIP untuk membantu BUMD Kaltim dan Kukar untuk mendapatkan sisa saham yang dikehendaki dari Pertamina.
“Saya melihat belum ada BUMD yang mampu melakukan kegiatan itu. PIP juga apakah sanggup mendanai? Kalau sanggup, kami siap saja, apalagi sama-sama dari pemerintah. Tapi PIP kan baru berdiri, dari mana dana bisa didapat?” tukasnya.
