Bisnis.com, JAKARTA— Rencana Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia mengembangkan 10 kota baru di seluruh Indonesia terancam tersendat.
Pasalnya, program yang diinisiasi sejak 2011 itu terhambat berbagai aturan kronis. Adapun kendala tersebut dimulai dari pembebasan lahan, perizinan hingga aturan Kepala Badan Pertanahan mengenai pembatasan pengembangan maksimal 400 ha per provinsi dan 4.000 ha se Indonesia.
Wakil Sekjen Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie mengungkapkan pengembangan kota baru atau kota mandiri membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Persiapannya saja membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk menuju ke pemancangan tiang perdana. Belum lagi mendatangkan investor dan proses pembangunannya. Ya bisa berpuluh-puluh tahun,” katanya saat dihubungi Bisnis, Jumat (12/6/2015).
Menurutnya, birokrasi di Indonesia menjadi penghambat utama didirikannya kota baru. Apalagi, dengan revisi beleid Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 dinilai mrnyulitkan pengembangan kota baru dengan luas di atas 400 ha.
Padahal, tambahnya, pengembangan kota baru skala besar diklaim lebih baik daripada skala kecil. Adapun skala besar dikembangkan di atas luasan 500 ha dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
“Beda dengan skala kecil yang asal-asalan membangun infrastruktur," ujarnya.
Dia memaparkan, beberapa kota baru yang sedang berjalan antara lain Kota Baru Mandalika di Nusa Tenggara Barat seluas 1.000 ha dan Kota Baru di Makassar dengan luas 400 ha.
