Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadaan lahan menjadi hambatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam membangun rumah susun sewa dan rumah susun milik bagi pekerja sebagai manfaat tambahan yang diterima.
"Tingkat kesulitan tertinggi adalah pengadaan lahan. Kami baru bisa membangun apabila pemerintah daerah menyediakan lahan," kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya di Gedung DPR, Senin (25/5/2015).
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan delapan developer di Karawang, Semarang, Tangerang, Bekasi, Palembang, dan Bogor.
Pendirian di daerah lain, kata Elvyn, masih menunggu kesanggupan dari pemerintah daerah setempat dalam menyediakan lahan. Yang pasti rusunawa dan rusunami akan dibangun di kawasan industri.
Di sisi lain, untuk pinjaman uang muka perumahan, Elvyn menegaskan bahwa pihaknya tidak mengambil untung sedikitpun kendati dalam pinjaman tersebut pekerja dikenai bunga sebesar 6%.
"Karena dana ini disalurkan oleh perbankan maka itu bank yang menerima. 3% adalah bunga hak perbankan, dan 3% itu kembali ke pekerja yang lain. Jadi sifatnya bergulir dan berakumulasi. Kami sama sekali tidak menerima bunga."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
