Bisnis.com, JAKARTA -- Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) meminta program sertifikasi terhadap kontraktor nasional untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) juga dapat melindungi dari gempuran asing.
Sekjen Gapensi Andi Rukman Karumpa mengatakan asosiasi sangat mengapresiasi kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan buruk yang bisa berdampak pada badan usaha jasa konstruksi (BUJK) lokal.
"Gapensi menyambut baik dengan catatan sertifikasi ini nantinya tidak mudah diborong oleh tenaga kerja dan kontraktor asing saat MEA diberlakukan. Jangan sampai malah kontraktor lokal kesulitan meraih sertifikat ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2015).
Dia menjelaskan pasar konstruksi nasional saat ini tengah menjadi incaran pelaksana konstruksi luar dan tenaga kerja asing. Namun sayangnya daya saing sektor konstruksi nasional masih sangat rendah.
Misalnya saja, 60% sumber daya manusia di bidang konstruksi nasional didominasi oleh kelompok buruh. Sementara itu, tenaga berkategori terampil dan ahli, masing-masing baru berkisar 30% dan 10%.
Pada sisi lain, kontraktor nasional belum cukup kuat bersaing dengan kontraktor luar sebab masih terkendala modal usaha dan akses teknologi.
“Utamanya untuk biaya modal kita belum kompetitif dari perbankan, sedangkan di Malaysia dan Thailand bunganya rata-rata sudah single digit,” jelas Andi.
Berdasarkan catatan Gapensi, pasar konstruksi Indonesia saat ini sangat seksi karena nilainya yang mencapai US$267 miliar pada 2014. Angka tersebut berada jauh di atas negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.
Bahkan nilai pasar Indonesia berada diposisi terbesar keempat di Asia, di bawah Tiongkok US$1,78 triliun, Jepang US$742 miliar, dan India US$427 miliar.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar Yusid Toyib mengatakan seluruh tenaga ahli dan kontraktor wajib memiliki sertifikat bertaraf regional agar mampu berkompetisi dengan negara lain.
Pemerintah menargetkan jumlah tenaga dan kontraktor nasiobal yang bersertifikat Asean bisa bertambah dua kali lipat dari jumlah saat ini.
Oleh karena itu, pemerintah akan memperbaiki sistem penilaian dan proses sertifikasi untuk meningkatkan kualitas tenaga ahli konstruksi, sehingga bisa diakui di Asean. Proses penyertifikasian tersebut akan lebih banyak dan ketat.
