Bisnis.com, BANDUNG- Mandiri Institute menilai Beleid tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI sebaiknya dilakukan secara bertahap.
Destry Damayanti, Executve Director Mandiri Institute mengatakan kebijakan itu harus dilakukan secara bertahap lantaran tidak semua pihak siap dengan kebijakan tersebut. Sebenarnya, kata Destry, kebijakan tersebut cukup baik dan bisa mengurangi permintaan dollar domestik.
“Karena banyak perusahaan yang punya kewajiban dalam dolar AS. Kalau tiba-tiba mereka harus ubah, itu tentu membutuhkan waktu, apalagi rupiah saat ini sedang fluktuatif. Jadi mungkin harus dilakukan secara bertahap,” kata Destry dalam acara Pelatihan Wartawan Ekonomi di Bandung, Sabtu (9/5/2015).
Menurutnya, bila semuanya dipaksakan untuk melaksanakannya tahun ini, tentu akan menjadi beban bagi semua pihak. Berbeda bila dilakukan saat kondisi sedang stabil. “Saya melihat tahun ini harusnya biarlah jadi tahun konsolidasi, tahun transisi agar semua bisa lebih baik.”
Untuk diketahui, dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI, semua transaksi di dalam negeri wajib menggunakan rupiah.
Peraturan tersebut berlaku mulai 1 April 2015 namun ada penyesuaian atau masa transisi untuk transaksi non tunai sampai 30 Juni untuk menyelesaikan perjanjian jika sudah disusun dalam valuta asing. Sementara itu, perjanjian tertulis yang dibuat sebelum taggal 1 Juli 2015 tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tertulis tersebut.
Adapun, pokok-pokok aturan tersebut a.l tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, kewajiban pencantuman harga (kuotasi) barang dan/atau jasa hanya dalam rupiah, larangan menolak rupiah, pengecualian transaksi nontunai menggunakan rupiah berdasarkan persetujuan BI, danpengecualian terhadap KUPVA dan pembawaan UKA ke luar/ke dalam wilayah Pabean RI.
Kemudian, laporan dan pengawasan kepatuhan, sanksi, ketentuan peralihan (masa berlakunya perjanjian tertulis pada transaksi nontunai), masa berlaku kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, dan pengecualian kewajiban penggunaan rupiah.
Adapun, pengecualian kewajiban penggunaan rupiah berlaku untuk transaksi dalam rangka APBN, hibah internasional, simpanan di bank dalam valuta asing, perdagangan internasional, pembiayaan internasional, dan transaksi lain yang diperbolehkan menggunakan valas dalam undang-undang.
Selain itu, ada juga pengecualian transaksi nontunai menggunakan persetujuan BI seperti proyek infrastruktur strategis dan pelaku usaha yang menemui hambatan bila penerapan tersebut diberlakukan.
