Bisnis.com, BANDUNG - Serikat Pekerja di Jawa Barat menolak diadopsinya sistem sertifikasi kompetensi pekerja yang diterapkan Australia untuk para pekerja di dalam negeri jelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini.
Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 Jabar, Ajat Sudrajat mengatakan, secara kultur, bahasa, kebiasaan hingga peradaban masyarakat Indonesia dan Australia sangat berbeda jauh. Dengan demikian, apabila dipaksakan harus mengikuti Australia, sudah pasti akan memberatkan pekerja lokal.
"Di Australia itu banyak imigran Eropa sehingga mereka memang lebih maju kalau dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Jadi, kami ingin agar kita mengacu ke negara Asia lainnya yang tidak terlalu jauh dengan Indonesia," katanya kepada Bisnis.com, Minggu (26/4).
Berdasarkan hasil diskusi serikat pekerja di Jabar dan instansi terkait, Jepang merupakan negara ideal untuk dijadikan model dalam penerapan sistem sertifikasi pekerja.
Kompetensi keahlian yang dimiliki tenaga kerja asal negeri matahari terbit itu di atas rata-rata kemampuan pekerja Indonesia bahkan Asia Tenggara. Sedangkan China dengan Indonesia masih kompetitif.
"Kemampuan pekerja kita khususnya di sektor padat karya sudah setara dengan pekerja asal Thailand dan Singapura. Jadi, wajar kalau kita mengacu ke Jepang," ujarnya.
Dia menilai, sejauh ini pelaksanaan sertifikasi kompetensi pekerja masih belum maksimal. Padahal pada Agustus mendatang, ada 18 profesi yang sudah dibebaskan visa kunjungannya. Itu artinya, para pekerja luar negeri dengan bebasnya masuk ke dalam negeri untuk berebut profesi warga lokal.
Ketidakmaksimalan dalam sertifikasi kompetensi ini disebabkan karena pemerintah yang selalu berkelit pada isu minimnya dana dan prasarana yang tersedia. Padahal, sejumlah profesi sejak 2014 telah bisa digarap oleh pekerja asing.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat Bidang Ketenagakerjaan/SDM, Jasa Pendidikan, dan Pelatihan, Ari Hendarmin mengatakan saat ini calon tenaga kerja di Vietnam dan Filipina telah menyiapkan diri kursus Bahasa Indonesia yang difasilitasi pemerintah setempat.
Sebaliknya, calon tenaga kerja dalam negeri selama ini hanya mengandalkan ijazah, bukan keahlian yang dimilikinya.
