Bisnis.com, INDRAMAYU— Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan sulitnya pencapaian swasembada pangan yang telah diwacanakan selama kurang lebih 30 tahun akibat salah regulasi yang mengatur masalah produksi padi seperti irigasi, pengadaan pupuk, benih alat pertanian dan tenaga penyuluh.
Hal tersebut diungkapkan Andi Amran Sulaiman ketika menghadiri panen raya perdana di Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Jawa Barat pada Rabu (11/3/2015) sambil menyerahkan sejumlah bantuan kepada petani di daerah tersebut.
Andi mengungkapkan hal pertama yang luput dari perhatian pemerintah adalah masalah normalisasi saluran irigasi yang hampir 20 tahun tidak dilakukan padahal 22% saluran irigasi di Indonesia yang mengairi sekitar 3 juta sawah kondisinya rusak parah.
Dia menuturkan untuk alokasi APBN 2015 Kementerian Pertanian telah menyiapkan dana sebesar Rp4,1 triliun untuk normalisasi saluran irigasi hasil dari pengalihan biaya perjalanan dinas departemen pertanian untuk irigasi.
“Pada anggaran perubahan nanti [APBN-P] anggaran sebesar 16,9 triliun juga telah disiapkan untuk normalisasi saluran irigasi,” katanya.
Regulasi yang telah puluhan tahun diterapkan dalam pengadaan pupuk, benih, dan alat pertanian yang kurang menguntungkan petani kata Andi, adalah masih menggunkan sistem tender yang biasanya baru terealisasi setelah petani mulai tanam. Maka dari itu
Kementan melakukan terobosan baru dengan sistem penunjukan langsung untuk pengadaan benih, pupuk, dan alat petanian.
“Hasilnya, pada 2014 lalu kami gelontorkan dana Rp500 miliar untuk membeli 10.000 kontraktor dan telah dikirim ke seluruh Indonesia dalam waktu 10 hari,” ujarnya.
Andi mengungkapkan distribusi pupuk bantuan untuk petani selama ini juga selalu terlambat karena menggunakan sistem tender, karena dengan sistem tersebut biasanya bantuan benih dan pupuk baru keluar bulan 5, dan hal itu dirasa kurang membantu petani yang terlebih dulu melakukan penanaman padi.
“Kondisi yang sering terjadi, setelah petani tanam padi dan sawahnya terserang hama, bantuan pupuk dan obat dari pemerintah baru ada,” tuturnya.
Andi menjelaskan dari keterlambatan pupuk bantuan pemerintah dalam waktu 1 minggu maka kerugian yang dialami sekitar 1 ton dalam 1 ha, maka jika ada 13 juta ha areal sawah yang terlambat maka potensi kerugiannya biasa mencapai Rp2 triliun/tahun dengan asumsi harga gabah Rp4.000/kg.
“Terobosan yang kami lakukan untuk mencapai swasembada pangan adalah merubah regulasi yang masih menyulitkan petani khususnya dalam pengadaan benih, pupuk dan alat pertanian,” tambahnya.
Pada saat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta Menteri Pertanian untuk mempertimbangkan perubahan pola subsidi kepada petani yaitu dengan memberikan subsidi saat petani panen dengan cara membeli gabah milik petani dengan harga tinggi kemudian mengolahnya dan kembali menjual dalam bentuk beras dengan harga murah.
“Biasanya subsidi diberikan di awal dalam bentuk bantuan benih, pupuk dan alat pertanian, nantinya perlu dicoba pola subsidi di akhir,” jelasnnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
