Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat penjualan sejumlah produk kebutuhan harian masyarakat yang belakangan dituding terafiliasi dengan Israel mengalami penurunan hingga 40%.
Direktur Eksekutif Aprindo Setyadi Surya mengatakan, pihaknya meminta pemerintah turun tangan untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang berpotensi timbul dari merosotnya permintaan, termasuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
”Kita tidak bisa melihat masalah ini dari satu sisi saja. Boikot dan tekanan ekonomi bisa berdampak pada stabilitas sosial, mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga potensi konflik di rumah tangga dan di masyarakat,” kata Setyadi, dikutip dari siaran pers, Selasa (22/4/2025).
Untuk itu, dia menilai pemerintah harus hadir dengan kebijkaan yang konkret dan terukur. Pengusaha ritel meminta kebijakan yang seimbang antara makro dan mikro agar lapangan kerja tetap terlindungi.
Setyadi juga menilai aksi boikot yang tidak berlandaskan data justru dapat memperburuk kondisi ekonomi nasional dan memperbesar angka pengangguran.
“Saatnya solidaritas diperkuat dengan strategi yang rasional dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa,” ujarnya.
Baca Juga
Apalagi, gelombang PHK pun sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir di sektor industri. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti penurunan permintaan pasar, efisiensi bisnis, dan tekanan ekonomi global.
Tak hanya itu, dia menegaskan sejumlah produk dari perusahaan yang diboikot sebenarnya merupakan perusahaan nasional yang dikelola oleh manajemen lokal dan melibatkan pekerja dalam negeri serta rantai pasok dalam negeri.
Oleh karena itu, pengusaha mengimbau boikot yang dilakukan tanpa verifikasi justru bisa menyasar pelaku usaha nasional, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor ritel yang menopang ekonomi lokal.
Senada, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan, meskipun aksi boikot bukan penyebab utama PHK, dampaknya akan tetap signifikan.
“Boikot memang merugikan perekonomian, terutama jika produk yang diboikot adalah produk konsumtif. Dalam situasi seperti itu, PHK kerap menjadi opsi terakhir untuk efisiensi,” jelas Eko.
Dia memberikan contoh usaha yang mengalami penutupan selain Sritex Group maupun PT Sanken Indonesia. Sektor makanan dan minuman cepat saji juga tidak luput dari tekanan.
Misalnya, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang lisensi KFC di Indonesia, mencatat kerugian hingga Rp558 miliar pada kuartal III/2024 dan telah melakukan PHK 2.274 karyawan.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan bahwa masyarakat berhak menunjukkan solidaristasnya terhadap Palestina. Namun, dia mengingatkan agar ekspresi tersebut dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan tidak menimbulkan efek domino negatif terhadap tenaga kerja dan stabilitas ekonomi dalam negeri.
“Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun, kita juga harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak merugikan perekonomian nasional,” terangnya.
.jpg?w=300&h=221)
