Bisnis.com, JAKARTA--Kemacetan Jakarta semakin membuat tidak nyaman warga yang beraktivitas di Ibu Kota lantaran menimbulkan kerugian waktu, bahan bakar, dan emosional. Lantas apa langkah yang ditempuh pemerintah pusat pasca dihapusnya UKP4 yang memiliki kewenangan untuk memantau penanganan kemacetan lalu lintas?
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kemacetan lalu lintas merupakan masalah yang kompleks masiing-masing pemerintahan tentu punya rumusan untuk mengatasi masalah itu.
"Yang paling penting membangun infrastruktur transportasi publik. Itu kan MRT sudah dibangun, yang lainnya harus dibangun lagi," katanya di kantor Wapres, Kamis (11/3/2015).
Kedua, lanjut JK, kebijakan pembangunan perumahan diarahkan pada hunian vertikal. Dengan demikian, kata JK, warga kota tidak harus menempuh jarak jauh untuk beraktivitas.
"Harus bikin rumah bertingkat bersusun banyak agar orang tidak tinggalnya berpencar-pencar. Itu di antaranya. Ya itu nanti kita lihat dengan DKI punya tindakan kan itu masalah daerah kan," imbuhnya.
JK mengatakan siap memimpin koordinasi penanganan kemacetan lalu lintas seperti yang dijalankan oleh UKP4 pada masa kepemimpinan Wakil Presiden Boediono 2009-2014.
"Ya semua juga bisa dikoordinasikan. Kita juga bisa dikoordinasikan. Nanti setelah DKI beri laporan, kita bisa bahas lagi bersama-sama," pungkas JK.
Pada periode Wapres Boediono, UKP4 dapat memantau penanganan beberapa langkah dari 17 langkah penanganan kemacetan lalu lintas, seperti trotoar, pasar-pasar dan pejalan kaki yang menjadi potensi kemacetan, serta pembangunan halte bus untuk koridor busway di sejumlah lintasan.
Setelah UKP4 dibubarkan dan sebagian fungsinya ditangani Kantor Staf Presiden, pengendalian dan penanganan kemacetan lalu lintas di Ibukota DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia harus kembali dikoordinasikan oleh pemimpin yang kuat, setingkat Wapres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
