Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun ini akan memeriksa dan mengevaluasi seluruh program mitigasi tingkat kemiskinan yang dilakukan pemerintah.
Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan pemeriksaan bukan hanya pada pilihan program tapi juga kapasitas dan pelaksana program tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menghilangkan kepentingan politik tertentu.
“Masak ada satu kementerian yang dia tidak ada hubungannya dengan kemiskinan harus ngurus soal kemiskinan. Saya belum layak ngomong kementerian/lembaga mana tapi saya melihat ada,” ujarnya belum lama ini.
Selain itu, pihaknya mengaku akan memeriksa korelasi program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mengukur efisiensi program mitigasi kemiskinan yang dilakukan. Antara program pemda dan pemerintah pusat, sambungnya, seharusnya tidak double dan tidak terintergrasi.
“Dari sisi efisiensinya, dari sisi ongkos transaksi, biaya birokrasi dan sebagainya. Kalau dia ditangani oleh satu lembaga atau kementerian saja, mana lebih bagus efektivitasnya. Pemeriksaan dan evaluasi itu yang menjadi tema dalam audit performance kita di 2015.”
