Bisnis.com, JAKARTA--Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tengah menyiapkan rekomendasi bagi calon investor dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk menahan laju pembangunan hotel baru agar tepat sasaran dan tidak merugikan calon investor.
Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan rekomendasi tersebut akan disiapkan oleh cabang PHRI di berbagai provisi dengan terlebih dahulu melihat kondisi dan potensi bisnis hotel di masing-masing daerah. Rekomendasi tersebut akan disampaikan ke Pemerintah Daerah sebagai pemberi izin pembangunan hotel dan calon investor.
"Selama ini yang terjadi investor datang bawa uang lantas Pemda memberi izin pembangunan. Mereka tidak melihat apakah pasokan hotel di daerah tersebut sudah melewati batas apa tidak. Alhasil, banyak daerah-daerah yang kelebihan pasokan [oversupply]," katanya kepada Bisnis, Rabu (18/2/2015).
Dia memaparkan imbas dari lebih banyaknya pasokan hotel ketimbang permintaan (demand) konsumen akan membuat okupansi di daerah tersebut melorot. Salah satu contoh daerah yang memiliki populasi hotel sangat padat adalah Bali.
Menurut Hariyadi, sebagian besar investor membidik daerah wisata di Pulau Dewata untuk membangun budget hotel. Pemda juga tidak bisa langsung menolak karena masuknya investor akan memberi suntikan pendapatan daerah.
"Kami akan memberi masukan ke dua belah pihak jika daerah yang dituju sudah oversupply. Kami akan tegaskan jika mereka membangun hotel baru di daerah yang padat bisa menyulitkan mereka dan membahayakan pengusaha hotel lain. Jalan ini lebih solutif ketimbang langsung melakukan moratorium," ujarnya.
Terkait okupansi hotel yang terus melorot, dia mengatakan hal tersebut terjadi bukan sekadar karena sengitnya persaingan di bisnis hotel. Lebih dari itu, penurunan tingkat keterisian kamar disokong oleh aturan pelarangan rapat pegawai negeri sipil (PNS) di luar kantor.
Pasalnya, menurut Hariyadi, sebagian besar hotel-hotel yang ada di daerah bergantung dengan permintaan dari kalangan pemerintah. "Penurunan okupansi di daerah sangat signifikan. Anda bayangkan tingkat keterisian kamar hotel di Manado tinggal 15%-20% saja. Padahal batas aman itu sekitar 50%," katanya.
Hariyadi mengimbau agar pemerintah lekas menerbitkan petunjuk teknis larangan rapat di hotel agar pelaku usaha dapat mempersiapkan diri. Selain itu, dia juga menyarakan pelaku usaha untuk kreatif mengemas potensi wisata di daerah dan mengemasnya menjadi program inovatif untuk menarik wisatawan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta PHRI agar berperan mengatur pertumbuhan hotel di Indonesia. Pasalnya, JK mencatat beberapa destinasi wisata misalnya di Makassar, Yogyakarta, Bali, dan Solo dinilai terlampau padat.
"Contohnya rumah saya di makassar saat ini dikelilingi oleh hotel. Padahal, permintaan konsumen tidak sebesar itu. Yang terjadi sudah pasti okupansi melorot. Kalau sudah begini pengusaha yang rugi," katanya.
Dia menuturkan bahwa pertumbuhan hotel berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, menurut JK, pertumbuhan ekonomi tengah mengalami perlambatan. Dia mengatakan pembangunan hotel juga harus ditahan untuk sementara waktu.
Karena itu, dia meminta PHRI turun tangan untuk mengatur pertumbuhan hotel, khususnya di daerah-daerah yang mengalami kelebihan pasokan hotel dan menunjuk pembangunan hotel di daerah-daerah yang memiliki potensi bisnis yang prospektif.
“PHRI pasti tahu ukurannya. Okupansi hotel saat low season sekarang ini 45%. Kalau sudah selesai low season dan rata-rata hanya berkisar 60% ya pertumbuhannya harus dikendalikan. Jika tidak maka rusak semua sistem,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
