Bisnis.com, JAKARTA--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengeluhkan masalah regulasi dan pembebasan lahan sebagai penghambat realisasi investasi kalangan dunia usaha di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
"Pimpinan Kadin diterima presiden untuk melaporkan menyangkut laporan Rapimnas yang lalu. Program Kadin akan diselaraskan dengan program pemerintah, sektor prioritas maritim, pembangunan infrastruktur, pembangkit listrik, swasembada pangan, pengembangan industri hilir," papar Suryo di Kantor Presiden, Selasa (10/2).
Pada kesempatan tersebut, Suryo juga menyampaikan sejumlah permasalahan yang menjadi keluhan dunia usaha. Hal tersebut terkait regulasi pemerintah pusat dan daerah, serta terhambatnya pembebasan lahan.
"Masalah infrastruktur dalam kaitan ini pengadaan tanah itu penting. Masalah ini tidak lama lagi ada Perpres yang buat masalah-masalah ini lebih jelas," kata Suryo.
Terbitnya Peraturan Presiden turunan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dinilai Kadin sebagai perkembangan kebijakan yang cukup memberikan optimisme kepada pelaku bisnis di Indonesia.
Kebijakan lain yang juga harus diperjelas, imbuhnya, adalah terkait perpajakan. Pasalnya, selama ini banyak mispersepsi atas regulasi pajak yang dikeluarkan pemerintah. Salah pengertian itu dikhawatirkan mengurangi minat investasi.
"Presiden menjelaskan tidak hanya intensifikasi pajak, tetapi juga ekstensifikasi sangat ditekankan. Iklim usaha sangat bergantung pada investasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Suryo menilai kerjasama dunia usaha dengan pemerintah sangat penting untuk mendukung sasaran-sasaran pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Utamanya yang terkait dengan target pertumbuhan ekonomi 5,7%, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
"Pemerintah targetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup realistis tapi juga tantangan bagi kita untuk capai itu. Dengan kerjasama saling mendukung dan kebijakan yang pas, target itu bisa tercapai," kata Suryo.
Wakil Ketua Umum Kadin James Riady menambahkan saat ekonomi global melemah dan banyak negara memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi. Indonesia justru mendongkrak target perekonomian. Langkah tersebut, dinilai James, perlu dibarengi dengan menjaga iklim investasi yang menarik bagi pelaku bisnis.
"Indonesia sedang mencoba menaikkan pertumbuhan dari 5,1% jadi 5,8%. Kalau ini terjadi, Indonesia akan menonjol sebagai negara dengan iklim investasi yang baik. Kadin akan kerjasama dengan pemerintah meningkatkan persentase pertumbuhan kita," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
