Bisnis.com, BATAM – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta pemerintah daerah untuk mendukung kebijakannya dalam memberantas praktek pencurian ikan (illegal fishing) yang telah dijalankan sejak dirinya menjabat.
Susi mengatakan pemerintah daerah harus jeli dalam memerhatikan setiap proses perizinan penangkapan ikan yang diajukan oleh pengusaha.
“Karena dari beberapa kapal ikan asing yang telah diamankan, mereka menggunakan modus bendera ganda [double flagging], dengan izin operasi dan anak buah kapal orang lokal tapi pemilik kapalnya masih asing,” katanya, Sabtu (7/2/2015).
Dengan temuan kasus seperti ini, Susi menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan kepada kapal asing maupun kapan lokal yang dicurigai milik asing dan melakukan pencurian ikan di perairan Tanah Air.
Selain modus bendera ganda, ada juga langkah penipuan yang dilakukan pengusaha pencurian ikan ini seperti menggunakan satu lisensi operasional, untuk tiga perusahaan yang berbeda (fraud company).
Kasus seperti ini marak terjadi tidak hanya di pusat tapi juga sampai ke daerah. Dia meminta peran pemerintah di daerah agar melakukan pengawasan ketat kepada setiap kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah masing-masing.
“Kalau tindakan pengawasan ini dilakukan bersama dari pusat sampai daerah, upaya pencurian ikan di Indonesia akan turun dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya nelayan lokal,” katanya.
Susi mengaku dirinya mendapatkan laporan dari beberapa daerah yang mulai merasakan dampak positif dari penindakan kapal pencuri ikan.
Misalnya di daerah Morotai, Papua. Nelayan di kawasan ini semakin mudah menangkap ikan. Kalau dulu harus seminggu baru mendapatkan tangkapan yang lumayan, kini dalam sehari sudah bisa membawa hasil tangkapannya pulang.
Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pusat yang menindak kapal pencuri ikan berbendera asing dengan cara diledakkan.
“Penangkapan itu dilakukan oleh kepolisian dengan koordinasi pihak terkait, kami mendukung dan mendorong penegakan hukum dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Terkait penangkapan 30 unit kapal berbendera Thailand saat melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Kepri, dirinya mengaku masih menunggu keputusan pusat apakah kapal itu akan diledakkan atau diamankan pihak berwajib.
Adapun tentang proses izin operasional kapal, Pemprov Kepri akan mengakomodasi setiap perusahaan yang ingin menangkap ikan, dengan tetap memerhatikan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
