Organisasi Pengadaan Tanah Disiapkan

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian PUPR akan membentuk organisasi khusus pengadaan tanah di tiap Direktorat Jenderal Kementerian PUPR untuk mengakselerasi proses pembebasan lahan di setiap proyek yang digagas pemerintah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini restrukturisasi organisasi Kementerian PUPR tengah berlangsung.

Setelah menetapkan sebelas posisi eselon I, kini pihaknya tengah membahas organisasi pengadaan tanah untuk Kementerian PUPR.

“Nanti setiap ditjen akan punya, terutama yang ditjen implementasi, mereka akan punya organisasi yang menangani tanah,” katanya di Jakarta, Jumat (30/1).

Basuki mengatakan selama ini hanya direktorat jendral Bina Marga saja yang memiliki bidang khusus yang menangani pengadaan tanah.

Padahal, masalah pengadaan tanah berhubungan dengan semua direktorat jendral yang ada di Kementerian PUPR.

“Ditjen SDA misalnya baru ada di balai-balai padahal kebutuhan lahnnya besar, ini sekarang mau ditarik ke sini,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan UU No.2/2012 dan Perpres 71/2012, pemerintah punya tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum.

Untuk penerapan peraturan perundangan ini, dibutuhkan upaya penyiapan dan perencanaan dari masing-masing unit kerja yang membutuhkan lahan.

Untuk itu perlu ada koordinasi yang kuat di tingkat kementerian atau lembaga.

Berdasarkan data kementerian PUPR, selama lima tahun ke depan pemerintah menargetkan kebutuhan pengadaan lahan untuk pembangunan infratruktur mencapai 133.500 ha, dengan total anggaran mencapai Rp82,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, kebutuhan terbesar adalah untuk sektor Sumber Daya Air (SDA), yakni mencapai 111,437 ha atau sekitar 85%, dengan kebutuhan anggaran Rp46,7 triliun.

Menyusul setelah itu bidang Bina Marga dengan kebutuhan lahan 21,172 ha dan anggaran Rp33,7 triliun, Cipta Karya 592 ha dengan anggaran Rp1,5 triliun, dan Perumahan Rakyat 456 ha dengan anggaran Rp930 miliar.

Sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hediyanto Husaini mengatakan bahwa pemerintah optimis mampu untuk mencapai target pembebasan lahan yang telah ditetapkan tersebut.

“Organisasi kita yang sekarang lebih besar dan lebih lengkap untuk mengurus tanah, jadi kita lebih serius juga urusnya dibanding dulu,” katanya.