Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana untuk menambah paket proyek tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi (MKTT) hingga ke Kualatanjung dan pusat industri Sei Mangke.
Direktur Utama PT Waskita Karya Muhammad Choliq mengatakan bahwa dalam waktu dekat presiden akan meresmikan rencana penambahan paket proyek MKTT hingga Kualatanjung. Nantinya, paket pengerjaan bahkan diperpanjang hingga ke pusat industri Sei Mangke.
“Pada 27 Januari besok diresmikan Presiden (Joko Widodo),” katanya, Jumat (23/1/2015).
Choliq mengatakan pemerintah akan memilih di antara dua mekanisme terkait siapa yang akan mengerjakan ruas tambahan tersebut.
“Sekarang lagi dipikirkan pemerintah, apakah akan dilakukan tender lagi atau mengamandemen yang sudah ada,” katanya.
Sebelumnya, pada awal bulan ini pemerintah telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) MKTT bersama PT Jasamarga Kualanamu Tol, yang merupakan konsorsium empat BUMN. Waskita Karya adalah salah satu di antaranya dan memiliki 15% sahamnya.
Choliq tidak merinci berapa panjang dan nilai investasi ruas baru yang akan ditambahkan tersebut. Meski begitu, dia memastikan pihaknya siap untuk menangani paket tersebut bila dipercayakan oleh pemerintah.
“Ini proyek bagus. Investasi total kalau belum dilanjutkan [panjangnya] Rp6,2 triliun, kalau dilanjutkan belum dihitung,” katanya.
Total panjang paket MKTT sebelumnya adalah 61,7 km dan terbagi dalam tiga seksi. Pemerintah tengah menangani satu seksi dengan panjang 17,8 km untuk meningkatkan kelayakan finansial paket tersebut.
Paket yang ditangani pemerintah ditargetkan mulai beroperasi di 2015 ini, sedangkan dua paket lainnya yang dikerjakan konsorsium BUMN ditargetkan beroperasi di 2017.
Sebelumnya, Dirjen Bina Marga Kementrian PU-Pera Djoko Murjanto mengatakan bahwa proyek tol MKTT memang dimaksud untuk mendukung pengembangan pusat Industri Sei Mangke.
“Kita harapkan nantinya proses produksi yang ada di sana [Sei Mangke] dan distribusinya akan berjalan lancar,” katanya.
Sei Mangke saat ini adalah salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Sumatra selain Dumai dan telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).
