Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani berseloroh Presiden Joko Widodo akan menjewer pemimpin daerah yang tidak mempermudah perizinan investasi di daerahnya.
Dalam dialog interaktif bersama Apindo, belum lama ini, Franky mengatakan nantinya pemerintah daerah tidak bisa menghambat investasi yang hadir di daerahnya. Menurutnya, Presiden siap melakukan serangkaian kebijakan nirpopulis.
“Sekarang rencana investasi terganjal, 20% masalahnya terkait dengan pemerintah daerah. Jadi siapa saja entah gubernur, wali kota dan bupati selain dijewer juga akan disekolahkan di Jakarta,” tuturnya.
Dari 95 proyek rencana investasi yang terganjal, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan jumlah 14 proyek rencana investasi yang terganjal, selanjutnya DKI Jakarta dengan 10 proyek, Provinsi Banten dan Papua Barat terkendala tujuh proyek.
Walaupun tidak menjelaskan secara mendetail, Franky mengatakan ada beberapa investasi besar yang termasuk dalam 95 proyek tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan kemudahan perizinan sudah diperoleh di tingkat pemerintah pusat, tetapi masuk perizinan daerah dunia usaha mulai mengalami kesulitan.
“Tantangannya bagaimana koordinasi pusat dan daerah dilakukan, baik perizinan terkait lingkungan, lahan dan lainnya,” tuturnya.
