Bisnis.com, PEKANBARU – Aturan pelarangan kegiatan dan rapat pemerintah di hotel kini mulai berdampak pada resiko pengurangan jumlah tenaga kerja sektor tersebut.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Riau Ondi Sukmara mengatakan sekitar 25% dari 5.250 orang tenaga kerja di sektor tersebut beresiko dirumahkan oleh pengusaha hotel.
“Sekitar 1.300 orang saat ini nasibnya di ujung tanduk akibat kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, imbasnya pengusaha hotel juga melakukan penghematan operasional,” katanya Selasa (20/1/2015).
Ondi mengatakan selain tenaga kerja yang telah berstatus karyawan, ada juga pekerja harian lepas (PHL) yang turut merasakan dampak penghematan operasional dari pengusaha hotel.
Dia memerkirakan jumlah PHL yang dirumahkan lebih banyak dibandingkan tenaga kerja berstatus karyawan. Menurut data PHRI Riau saat ini ada sekitar 4.000 orang PHL yang bekerja di 25 hotel dan restoran serta 50 hotel non bintang di Provinsi Riau.
Pihaknya berharap kebijakan pelarangan kegiatan pemerintah di hotel dapat dievaluasi karena mulai berdampak negatif bagi tenaga kerja dan pengusaha. Jika tetap melanjutkan kebijakan tersebut, dia berharap aturan itu diganti menjadi pembatasan.
“Kami berharap penerapan aturan itu tidak lagi larangan melakukan kegiatan di hotel tapi hanya pembatasan. Karena seperti yang diketahui, tidak semua fasilitas pemerintah daerah bisa digunakan sebagai tempat kegiatan atau acara tertentu sehingga masih membutuhkan layanan hotel,” katanya.
Public Relation The Premiere Hotel Pekanbaru Asni Alexia Lim mengatakan pihaknya memang telah melakukan berbagai upaya efisiensi setelah adanya aturan pelarangan rapat pemerintah di hotel.
“Salah satunya dengan tidak melanjutkan penggunaan PHL dan lebih mengoptimalkan karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” katanya.
Dia tidak merincikan berapa banyak PHL yang tidak lagi bekerja di hotel tersebut, hanya menekankan bahwa hingga saat ini belum ada tenaga kerja berstatus karyawan yang di PHK.
Menurut Asni, pendapatan dari kegiatan rapat dan pertemuan pemerintah di hotelnya selama ini menyumbang sebanyak 20% hingga 30% dari total pendapatan.
Untuk menyiasati berkurangnya pendapatan ini, pihaknya mulai mengalihkan target dan segmentasi konsumen pengguna jasa ruang pertemuan hotel seperti ke sekolah, kampus, perusahaan dan konsumen pribadi.
